NASIONAL

Presiden Jokowi Sudah Tahu Arah Pemda Membuat Banyak Perda

Jakarta,visioneernews-Presiden Joko Widodo berpesan agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan skala prioritas.  Terkait regulasi perda, cukup dibuat satu, dua, atau tiga, yang penting berkualitas.

Menurut Presiden Jokowi, jika APBD tidak dikonsentrasikan di persoalan yang menjadi prioritas, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

“Jangan sampai kita ulang-ulang lagi dengan membagi APDB itu.  Semua dinas dibagi semuanya. Harus ada skala prioritas anggaran. Misalnya, di sebuah daerah gedung-gedung sekolah masih jelek kondisinya, ya sudah 60 persen anggarannya ke sana. Jangan semua, uangnya hanya sedikit,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Se-Indonesia tahun 2018 di Hotel Mercure, Ancol, jakarta, Selasa (15/5/2018).

Presiden juga mencontohkan di mana saat ini APBN saat ini lebih difokuskan ke bidang infrastruktur. Dia mengatakan ada tiga tahapan yang sedang dilakukan pemerintah dalam pembangunan nasional. Pertama adalah investasi di bidang infrastruktur, kedua investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketiga investasi di bidang inovasi dan teknologi.

“Dalam konsep besar kita, memang kita baru konsentrasi  pada infrastruktur. Kita tahu bahwa ada ketimpangan antarwilayah barat, tengah, dan timur. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, biaya logistik kita dua kali lipat lebih mahal. Artinya, infrastruktur kita tidak siap. Infrastruktur kita ketinggalan dengan negara-negara tetangga,” paparnya.

Contoh yang paling ekstrim, lanjut Presiden, adalah kondisi jalan di Papua yang merupakan jalan utama yang sangat penting. Karena itu pembangunan jalan Trans Papua juga sangat penting.

“Coba kita bayangkan, 100 KM ditempuh 2 hari. 200 KM ditempuh 6 sampai 7 hari. Kalau bawa sembako, beras di sana harganya bisa berlipat-lipat, karena biaya transportasinya mahal sekali. Sampai masak di tengah jalan,, karena berhari-hari. Ini yang sedang dalam proses kita bangun yang namanya Trans Papua,” jelasnya.

Selain menginginkan APBD memiliki skala prioritas, Presiden Jokowi juga mengingatkan persoalan terkait regulasi. Dia berpesan agar perangkat pemerintahan di daerah tidak terlalu banyak dalam membuat peraturan daerah (perda).

“Saya tahu kenapa perda dibuat banyak. Arahnya ke mana saya tahu. Saya ini orang lapangan. Saya ngerti. Tapi marilah itu kita ubah,” ungkapnya.

Perda ini, imbau Presiden, sebaiknya dibuat detil dan berkualitas. Nantinya perda ini dapat digunakan jangka panjang dan tidak memberikan beban kepada masyarakat.

“Memberikan percepatan birokrasi dalam melayani, memberikan keleluasaan masyarakat untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas. Justru jangan membebani. Susah kita produksi perda yang banyak-banyak. Satu, dua, tiga setahun cukup, tapi kualitasnya baik. Itu titipan saya,” imbuhnya. (Syarif)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close