POLITIK

Adi Warman: SK Nomor 22 Ketum Hanura OSO dan Sekjen Sudding

Jakarta,visioneernews-Adi Warman, kuasa hukum Partai Hanura kubu Daryatmo, meminta pimpinan Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mentaati keputusan PTUN Jakarta tentang Penundaan Pelaksanaan SK Menkumham tanggal 19 Maret 2018.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Negara (PTUN) Jakarta pada 17 Januari 2018 mengeluarkan amar keputusan Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2018 yaitu Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Menurut Adi Warman, sejak ada penetapan penundaan dari PTUN, maka apapun yang dilakukan oleh DPP Partai Hanura versi OSO dan Heri Lontung Siregar itu ilegal.

“Jika kubu OSO dan Heri Lontung tidak mentaati keputusan PTUN, kita dengan tegas memberikan somasi kepada mereka,” tegas Adi Warman yang juga Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura kubu Daryatmo   di Kantor DPP Partai Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (12/5/2018).

Adi Warman mengatakan, pasca keputusan PTUN tanggal 19 Maret 2018, maka pelaksanaan kegiatan di Hanura menurut hukum administrasi negara, yaitu berdasarkan SK Kepengurusan Partai Nomor 22. SK tersebut menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Hanura adalah Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderalnya adalah Syarifudin Sudding.

“Tapi perlu diingat, Munaslub Hanura kedua tahun 2018 adalah turunan dari SK Kepengurusan Nomor 22 yang secara keperdataan Munaslub sah. Kami sedang coba menjalankan untuk pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM. Jika dikabulkan dan  ditandatangani Menkumham, maka selesai sudah persoalan ini,” papar Adi Warman.

Karena itu, Adi Warman menekankan kepada pihak OSO dan Heri Lontung untuk tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum atau tindakan politik, apalagi mengaku bisa melakukan serta menandatangani pencalegan atas nama DPP Hanura.

“Saya yakin beliau-beliau itu warga negara yang patuh hukum. Mudah-mudahan beliau tidak mengatasnamakan DPP Hanura lagi, yang menganggap dirinya sah. Terkecuali penundaan dari PTUN dicabut. Jika dicabut, mereka sah. Karena tidak ada penundaan, mereka belum sah,” pungkasnya.

Adi juga menanggapi adanya berita yang mengatakan bahwa pimpinan Hanura yang berhak mendaftarkan para calon legislatif Partai Hanura adalah kubu OSO dan Heri Lontung.

Menurutnya, keputusan yang dilakukan pihak OSO itu sangat keliru. Jika hal itu terjadi, maka pihak Hanura kubu Daryatmo akan mengeluarkan hak jawab bahwa itu langkah itu keliru  dan tidak berdasar pada hukum. Bahkan akan ada implikasi hukum jika OSO dan Heri yang mendaftarkan para caleg dari Hanura.

“Orang yang menggunakan sesuatu yang bukan jabatannya, dan dia mengaku jabatannya,  bahasa hukumnya pemalsuan,” jelasnya. (Syarif)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close