FIGUR

Ajib Hamdani: Target Saya Satu Juta Warga Binaan

Penulis: Gaus Kaisuku

AJIB HAMDANI, satu dari sekian anak mudah yang “gelisah” melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih terjerat kemiskinan. Inilah yang memberikan dorongan kepadanya untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat kecil seperti para petani. Sebagai seorang tokoh pemberdayaan masyarakat, dirinya harus turun ke daerah-daerah untuk memberikan pendampingan dalam memberdayakan masyarakat kecil.

Dirinya melihat langsung bagaimana sesungguhnya denyut kehidupan para petani ketika musim tanam dan panen tiba. Bukannya mendapatkan hasil yang maksimal, justru sebaliknya. Mereka seakan tidak bisa keluar dari perangkap rentenir untuk mendapatkan modal usaha.

Ironisnya lagi, para petani itu tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.  Untuk kebutuhan permodalan, mereka harus berhubungan dengan para rentenir dan tengkulak. Ibarat lingkaran setan, kehidupan para petani tidak bisa lepas dari kemiskinan.

Dengan turun langsung ke lapangan, Ajib ingin tahu lebih dekat apa saja problema yang dialami para petani agar meningkatkan kesejahteraanya. “Bagaimana kita mendesain sebuah pembinaan ekonomi untuk rakyat dari hulu sampai hilir. Sehingga kita punya alat ukur tersendiri,” kata Ajib.

Sejak setahun lalu, Ajib terus berjibaku tanpa lelah memberikan pendampingan kepada para petani selaku warga binaan. Saat ini sudah sekitar 4 ribu orang yang menjadi warga binaannya. Mereka tidak hanya diberikan modal Rp10-Rp15 juta per orang, tapi juga pemahaman bagaimana pola tanam yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil taninya.

Ajib menginginkan, dengan menjadikan para petani sebagai warga binaannya, kehidupan mereka lebih sejahtera. Selaku tokoh pemberdayaan masyarakat, Ajib meletakkan para petani binaannya sebagai mitra, sehinga yang terbangun antara dirinya dengan para petani, lebih pada kemitraan dan sinergisitas.

“Saya meletakkan para petani menjadi bagian stakeholder. Itu namanya sharing equity. Itu lebih syariah. Saya meletakkan petani sebagai pemegang saham. Setiap keuntungan yang saya putar, sebagian saya kembalikan kepada para petani,” kata mantan pegawai pajak ini.

Pengusaha yang juga Ketua Badan Otonomi HIPMI Tax Center menargetkan, pada tahun 2020, warga binaanya bisa mencapai  satu juta orang. “Kalau ditanya berapa banyak bisnis saya berkembang, ukur, seberapa banyak orang saya bantu di bawah. Kemarin saya membantu 2 ribu orang. Target saya tahun ini 20 ribu binaan. Tahun depan, saya ingin 200 ribu binaan. Tahun 2020, target saya satu juta binaan,” ujarnya.

Modal yang diberikan kepada para petani dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pola pengembalian kreditnya dilakukan setelah para petani panen. Ajib tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi kepuasan dalam membahagiakan orang lain. “Kalau kita membuat orang lain bahagia, kita akan bahagia. Kalau kita membuat orang lain kaya, kita pasti akan kaya. Kita jangan pernah mencari bahagia, jangan pernah mencari kaya. Tapi selalulah bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain,” jelasnya.

Menurutnya, manusia paling utama adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. “Kalau ditanyakan, bagaimana bisnis saya, saya tidak pernah punya ukuran ingin punya uang sekian dari KUR. Saya hanya ingin bagaimana petani yang tadinya punya penghasilan Rp 2 juta sebulan, bisa menjadi Rp 5 juta sebulan. Sudah pasti saya dapat duit dari bisnis turunan yang ada,” katanya.

Yang dicari dari pria berkacamata ini bukan seberapa besar bisnis yang dibangun, tapi seberapa banyak dirinya bisa memberikan manfaat kepada para petani dan nelayan.

Selain soal pemberdayaan masyarakat petani, Ajib juga mengkritisi pola penyaluran produk KUR yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat selama ini. Serta bagaimana efektivitas dan kendala-kendalanya di lapangan. Perihal pertumbuhan ekonomi makro juga menjadi fokus pembicaraannya.

Berikut Petikan wawancaranya dengan Gaus Kaisuku dan Eko Prihantoro dari VISIONEER.

Bagaimana Anda melihat program pemerintah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini ?

Saya berpendapat bahwa KUR ini menjadi sebuah terobosan positif. Sebuah bentuk intervensi nyata dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menterjemahkan komitmen untuk mengedepankan dan lebih mendorong  daya ekonomi rakyat. Karena satu sisi, rakyat tidak bisa berkompetisi dalam suasana pasar yang liberal untuk dia bisa bertumbuh. Jadi artinya, dalam konteks bagaimana ekonomi rakyat bisa bertumbuh, dibutuhkan campur tangan pemerintah.

Saya pikir, KUR adalah sebuah perangkat, dan menjadi bukti nyata tentang bagaimana bentuk campur tangan pemerintah untuk lebih mendorong ekonomi rakyat lebih bertumbuh dengan baik. Walaupun tentunya ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR). Tapi saya pikir, ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama, bagaimana KUR bisa lebih sukses  ke depannya.

Kalau dari sisi efektivitas KUR di masyarakat, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa ?

Begini, tujuan pemerintah bagus. Bagaimana kegiatan-kegiatan prouktif di masyarakat bisa kita dorong dan bertumbuh dengan lebih baik. Problemnya satu, masyarakat tidak bisa diberikan kunci beserta gemboknya, setelah itu kita lepas. Sederhananya begini, kalau kita kasih uang ke masyarakat  Rp10- Rp 20 juta, kecenderungannya uang itu habis untuk konsumsi. Buat beli motor, beli handphone, dan lain-lain. Jadi, jika ditanya bagaimana tingkat efektivitas, menurut saya masih sangat rendah.

Kenapa sangat rendah, karena memang budaya penerima KUR belum bisa positif sesuai dengan harapan kita. Bagaimana uang yang dikucurkan pemerintah dengan segala fasilitasnya, tidak perlu agunan, tidak perlu laporan keuangan, bunga disubsidi pemerintah dan lain-lain dikelola secara produktif. Artinya, KUR dengan segala fasilitasnya tidak bisa diberikan kepada masyarakat tanpa pengawasan. Karena masyarakat punya budaya yang belum produktif.

Harapan pemerintah, uang yang dikucurkan dalam bentuk KUR dengan segala macam fasilitasnya itu bisa bernilai produktif. Karena dari produktivitas penerima KUR itulah mereka bisa membayar kreditnya dengan baik. Problemnya adalah, ketika masyarakat kita kasih dana KUR, kecenderungan di bawah itu apa, itu tidak untuk produktif. Makanya, hal tersebut yang membuat biasanya KUR itu NPL-nya ( Non Performing Loan) atau kredit bermasalah tinggi prosentasenya. Karena kondisinya seperti itu, sehingga efektivitasnya masih sangat rendah. Karena fungsi kontrol belum maksimal.

Apa jaminannya  KUR tidak dipakai oleh para penerimannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ?

Itulah fungsi pemerintah. Seharusnya pemerintah mendesain sebuah aturan itu tidak parsial. Begini, kalau melihat para UKM, petani, nelayan dan lain-lain, mereka membutuhkan modal, tidak serta merta kita kasih modal masalahnya selesai. Tapi bagaimana kita memastikan dana yang kita turunkan kepada masyarakat, itu harus betul-betul punya fungsi produktif. Untuk itulah dibutuhkan sebuah rangkaian dan skema usaha dari hulu sampai hilir yang tertata dengan baik dan by desain.

Inilah yang dibutuhkan dari pemerintah. Kenapa? Ini memang menjadi PR tersendiri. Contoh, pemerintah dalam mengucurkan KUR hanya menggandeng bank. Itu menjadi problem besar. Kenapa? Karena fungsi bank itu hanya ada dua. Menerima pinjaman dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Urusan masyarakat bisa membayar atau tidak, itu urusan masyarakat.

Bank tidak punya fungsi pemberdayaan ekonomi secara langsung. Jadi, jika  ditanya apa problemnya, tidak ada fungsi pemberdayaan di sini. Tidak ada fungsi pengawasan dan tidak ada fungsi pembinaan. Dan itu, seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep yang namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk memastikan uang ini produktif.

Terkait dengan penyaluran KUR, kenapa pemerintah tidak memberdayakan koperasi yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat ?

Pertama, yang menjadi debitur itu adalah masyarakat secara langsung. Ini beda dengan KUT (Kredit Usaha Tani) zaman dulu. Justru skema inilah yang seharusnya didesain. Kebetulan  HIPMI mendesain model seperti ini. Bagaimana kita mendesain “bapak angkat” untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dan harus kita pertanggungjawabkan.

Kita mendesain dari hulu sampai hilir bisnisnya. Dari produksi sampai  after produksi, termasuk pembuatan nilai tambah. Sehingga masyarakat bisa menjadi bagian dari stakeholder atas bisnis yang kita desain secara lebih luas. Bagaimana kita mendesain istilahnya industrialisasi berbasis masyarakat.

KUR adalah sebuah perangkat untuk mendesain itu semua. KUR itu bukan tujuan. Kesuksesan pemerintah bukan dilihat dari sekian triliun dana KUR tersalurkan. Itu baru sebuah perangkat,  baru sebuah pondasi.  Jadi, KUR harusnya sebagai sebuah alat. Tujuannya seharusnya bukan KUR, tapi pemberdayaan. Masalahnya pemerintah belum mendesain ini secara sengaja atau belum mendesain secara langsung dengan melibatkan semua stakeholder. Kalau dalam konteks penyaluran KUR hanya melibatkan bank, ini PR belum selesai.

Apa yang harus dilakukan pemerintah. Mengubah pola yang lama atau seperti apa ?

Sebenarnya bukan mengubah, tapi menata. Desain pengucurannya sudah betul, lewat lembaga finansial, pasti perbankan yang paling terdepan. Tapi yang perlu dikembangkan adalah bagaimana secara komprehensip mendesain bisnis dari hulu sampai hilir. Masyarakat menjadi bagian dari stakeholder atas sebuah  bisnis yang dirangkai tersebut.

Contoh, kita berbicara pertanian. Bagaimana penyediaan sarana-sarana produksi terjamin ke masyarakat. Bagaimana mereka mendapatkan ekonomi cost yang lebih rendah ketika mau tanam. Ketika nanti panen, mereka dibina untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Selain itu ada nilai tambah yang bisa mereka buat. Jangan sampai ketika petani beras, mereka hanya jual gabah. Petani jagung, hanya jual bonggol jagung.  Harus ada sebuah proses yang dibuat di situ. Sehingga kita memaknai bagaimana para petani adalah bagian dari stakeholder, sebuah bisnis yang kita rangkai dari hulu sampai hilir.

Sebagai pengusaha, Anda juga punya warga binaan yang  diberdayakan secara ekonomi. Bagaimana pola pembinaan dan penyaluran KUR yang diberikan  kepada mereka ?

Sebenarnya kalau konteks personal, itu konteks bisnis to bisnis yang saya bangun. Tetapi dalam sebuah skema secara umum, kita dibantu oleh perbankan untuk masuk ke organisasi lewat HIPMI. Itu fakta. Jadi sekali lagi, kita menggandeng semua stakeholder yang ada. Secara personal B to B yang kita bangun. Sampai sejauh ini sangat efektif. Kita bisa tampilkan angka-angka, bagaimana peningkatan para petani yang kita bina. Jangan sampai misalnya, petani kita kasih modal Rp10 juta, untuk tanam satu hektare sawah, tapi ujungnya mereka tidak bisa bayar. Karena uangnya untuk beli handphone atau beli motor, misalnya. Itu bisa saja terjadi. Coba saja dicek.

Karena itu, kita harus  mendesain sebuah pembinaan ekonomi rakyat dari hulu sampai hilir. Sehingga kita punya alat ukur tersendiri. Misalnya para petani padi yang punya satu hektare sawah. Problem petani itu biasanya ketika mereka akan tanam. Karena ini bicara tentang efektivitas, kita harus membedah masalah petani, nelayan, dan UKM itu apa.

Oke, saya akan fokus ke petani. Di situ ada sebuah proses bisnis dari hulu sampai hilir yang mendapatkan nilai tambah. Berbicara problem di lapangan, itu sudah sangat jelas. Satu sisi ketika mereka akan menanam, mereka membutuhkan uang. Ketika petani membutuhkan uang, mereka cenderung lari ke lembaga keuangan non formal. Entah itu ke rentenir atau yang lainnya. Ketika mereka membeli pupuk secara personal, harganya mahal. Tapi bagaimana secara komunal, mereka membeli bersama-sama dengan uang cash. Kenapa mereka punya uang cash, karena punya uang KUR. Sehingga dengan volume banyak dan bersama-sama, termasuk cash, maka harganya turun.

Itulah yang kita sebut ekonomi  cash rendah. Misalnya para petani yang tadinya punya satu hektar sawah, membutuhkan biaya Rp 7 juta sekali masa tanam. Maka, dengan penyediaan KUR, tidak sebesar Rp 7 juta, tapi hanya  Rp 6 juta. Sehingga ada efisiensi Rp 1 juta, secara tidak langsung masuk kantong. Problem kedua, ketika panen, produktivitas mereka biasanya rendah. Karena mereka biasanya tanam dengan cara konvensional. Mereka yang kita bina itu sebelum kita masuk, rata-rata 5-6 ton padi per hektar. Saya bisa memberikan contoh komoditas-komoditas lain yang cukup banyak. Entah itu jagung, kopi, dan lain-lain. Problemnya di situ, ketika mereka panen, kualitasnya kurang bagus, mereka jual dengan kondisi tersebut. Padahal ongkos tanamnya mahal, produktivitasnya rendah, harganya juga rendah ketika dijual. Kondisi itulah yang membuat petani tidak sejahtera.

Ketika kita hadir di situ, bukan untuk kasih-kasih duit seperti Sinterklas. Tapi kita bina mereka dengan ekonomi cash rendah. Biaya hidup per bulan mereka kita ikut pikirkan. Produktivitas mereka yang tadinya 5 ton per hektar, kita pikirkan bagaimana menjadi 8 ton. Dengan teknologi dan lain kita dorong. Selanjutnya, ketika sudah panen dengan produktivitas yang baik, lebih bagus dan lebih banyak, karena kita buat nilai tambah misalnya. Kita sudah desain, per seribu petani kita harus punya rasio sendiri. Jadi, jika ditanya bagaimana efektivitasnya yang bisa kita dapatkan di lapangan, saya berani jamin apa yang kita lakukan, dan yang telah kita lakukan sangat efektif.

Sudah berapa besar jumlah KUR yang sudah Anda salurkan ke masyarakat ?

Setahun terakhir ini masih jauh dari yang kita harapkan. Masih sekitar 4000-an binaan. Target kita tahun ini di angka 20 ribu binaan. Kira-kira satu binaan itu diberikan KUR  Rp15-Rp20 juta. Itu pun masih jauh sekali dari yang diharapkan.

Ada satu hal yang menarik.  Negara kita  agraris, tapi ada sebuah paradox. Kenapa, karena 74 persen petani tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal, ini survey, dan clear. Itu kondisi yang ada.  Artinya, ini menjadi PR bersama. Jangan sampai kita sebagai negara agraris, tapi 74 persen petani kita tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal.

Khusus untuk Anda, biasanya penyaluran KUR untuk warga binaan ini lebih pada bidang usaha seperti apa ?

Di komoditas-komoditas yang punya nilai tambah dan bisa memproduksi sesuatu. Saya lebih banyak di pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kalaupun UKM, tapi UKM yang mempunyai produk. Kenapa, kalau kita inject pelaku ekonomi paling bawah, kita akan mempunyai daya ungkit ekonomi atau leveraging ekonominya yang luar biasa.

Bisa saja saya salurkan ke para pedagang, tapi yang mendapat kesejahteraan hanya pedagang itu sendiri saja. Tapi kalau kita inject petani, multiplayer effeknya itu luar biasa. Pupuknya akan bagus, kekuatan nilai tambah akan bagus, produktivitas akan bagus, ketahanan pangan akan baik. Jadi saya masuk ke sektor-sektor yang memberikan daya ungkit ekonomi yang berlipat ganda.

Dengan penyaluran KUR ke warga binaan yang Anda berdayakan sekitar 4 ribu orang itu, dari sisi keuntungan bisnisnya seperti apa ?

Sekarang begini, kalau kita membuat orang lain bahagia, kita akan bahagia. Kalau kita membuat orang lain kaya, kita pasti akan kaya. Jadi kita jangan pernah mencari bahagia, jangan pernah mencari kaya. Tapi selalulah bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain. Karena menurut saya, manusia paling utama adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau ditanyakan, bagaimana bisnis saya, saya tidak pernah punya ukuran ingin punya uang sekian dari KUR.

Saya hanya ingin bagaimana petani yang tadinya punya penghasilan Rp2 juta sebulan, bisa menjadi Rp5 juta sebulan. Sudah pasti saya dapat duit dari bisnis turunan yang ada. Jadi yang saya cari itu bukan seberapa besar bisnis yang saya bangun, tapi seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat kepada para petani dan nelayan. Kita pasti dapat duit. Jadi, jika ditanya berapa banyak bisnis saya berkembang, ukur, seberapa banyak orang saya bantu di bawah. Kemarin saya membantu 2 ribu orang. Target saya tahun ini 20 ribu binaan. Tahun depan, saya ingin 200 ribu binaan. Tahun 2020, target saya 1 juta binaan.

Sudah berapa lama Anda melakukan hal ini ?

Saya melakukan ini baru satu tahun terakhir, fokus berbicara pengembangan ekonomi rakyat. Belum apa-apa. Ibaratnya kita ini membuat buku, kita baru membuat kata pengantar.

Anda melihat pertumbuhan ekonomi kita saat ini seperti apa ?

Katakanlah kita berbicara per tahun kemarin di angka 4,95 persen, relatif bagus. Tapi sebenarnya Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih besar dari itu. Alat ukurnya banyak. Kita berbicara Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih sangat rendah. Kita mau masuk 1 juta dolar per domestic product. Tapi kan pasaran kita banyak. Kita ada 210 juta orang, dibagi 270, cuma di angka  3400 dolar per tahun. Ini sangat rendah. Jadi kesimpulannya, jika tanya bagaimana pertumbuhan ekonomi, menurut saya masih banyak potensi yang belum dikembangkan. Tapi ini membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama.

Bagaimana dengan persoalan ekonomi makro, dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita ?

PDB kita secara umum itu kira-kira Rp 13.000 triliun tahun 2017. PDB per kapita itu adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk, cuma 3400 dolar per tahun. Sangat malu saya, kalau dibandingkan dengan negara lain. Dengan Singapura, Malaysia apalagi dengan Korea Selatan kita sepersepuluhnya. Kondisinya seperti itu. Bisa dibayangkan, kita hanya punya penghasilan rata-rata Rp40-Rp50 juta setahun. Padahal, seharusnya kalau kita bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada, kita bisa melipatgandakan PDB yang ada.

Tapi masalahnya adalah, kita punya komitmen untuk itu atau tidak. Sebenarnya sangat bisa. Singapura saja bisa, padahal mereka tidak mempunyai apa-apa. Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Kita punya komoditasnya, punya pasarnya. Tinggal bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas, menekan efisiensi, dan membuat nilai tambah. Semuanya akan lebih sejahtera, kira-kira seperti itu.

Jika seperti itu, letak persoalannya ada di mana ?

Persoalan kita itu sebenarnya kompleks. Permasalahan secara makro ekonomi Indonesia, itu berbicara mengenai pengangguran, adanya kemiskinan dan kesenjangan. Ini tiga masalah utama bangsa kita. Sepanjang kita belum bisa keluar dari tiga hal itu, jangan berharap kita sejahtera. Kesenjangan itu dapat dilihat dari bagaimana mungkin satu sampai dua persen orang menguasai 45 persen sumber daya ekonomi. Ini sampai dunia kiamat pun kita tidak akan maju-maju. Bagaimana orang bisa sejahtera dengan penghasilan satu juta sebulan, sementara ada orang yang punya penghasilan Rp1 miliar sebulan. Kalau kondisi ekonomi terus seperti ini, kita sulit untuk lepas dari Middle Income Trap (MIT) atau jebakan kelas menengah. Harusnya kita bisa punya lompatan. Kalau perlu Rebelde Income Trap. PDB perkapita kita, minimal bisa 6 ribu dolar pertahun.

Untuk keluar dari jebakan Middle Income Trap ini, langkah seperti apa yang harus dilakukan ?

Ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus meningkatkan lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan. Kita harus mengurangi kesenjangan. Sudah, itu PR kita sebagai pengusaha maupun ekonom.

Bicara tentang pengurangan angka pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, tapi pada sisi lain banyak tenaga kerja asing  yang membajiri pasar tenaga kerja kita. Bahkan mengambil porsi sebagai tenaga kerja kasar. Komentar Anda ?

Sebisa mungkin saya tidak akan mengomentari tenaga kerja asing , dalam konteks secara khusus, karena khawatirnya terlalu politis. Karena isu-isu seperti ini sulit untuk kita hanya berbicara bisnis . Kita sulit berbicara hanya sekadar sebuah ukuran-ukuran dari sudut pandang pengusaha.

Sebenarnya begini, apapun itu, sepanjang bisa memberikan sebuah dorongan atau daya ungkit ekonomi, saya setuju saja. Tapi, kalau untuk membuat kontra produksi ekonomi,  saya tidak setuju. Kembali ke persoalan tadi, bagaimana  adanya TKA, kalau hanya membuat kontra produksi, ya jangan.

Sebenarnya ini hanya masalah ekonomi saja. Tapi bagaimana, jika pemerintah berutang kepada China, syaratnya mereka harus mendatangkan tenaga kerjanya ke sini. Ya namanya juga kita utang sama orang. Makanya saya tidak akan masuk pada pembicaraan masalah utang negara. Sebenarnya, Indonesia tidak perlu berutang. Kalau kita bisa menumbuhkan daya ekonomi, kita bisa meningkatkan fungsi BUMN, kita bisa meningkatkan pendapatan pajak, maka sekali lagi Indonesia tidak perlu berutang.

Permasalahan makro ekonomi Indonesia itu apa ?

Pertumbuhan ekonomi yang rendah, penerimaan pajak rendah, terus masih adanya kesenjangan ekonomi. Karena masalah utama kita adalah kesenjangan. Semakin tinggi kesenjangannya,  maka kita sulit untuk membuat lompatan ekonomi. Problemnya di situ. Tapi masalahnya adalah dibutuhkan komitmen yang jelas. Bagaimana komitmen semua stakeholder. Pembuat peraturan, pengusaha-pengusaha kelas atas. Mau tidak mereka sharing ekonomi dengan para pelaku ekonomi paling bawah. Contoh, kita tidak usah bicara yang muluk-muluk tentang negara, tentang gini ratio. Tapi coba kita masuk kampung, kita tanya, petani kalau butuh uang larinya ke mana? Mereka ke rentenir.

Rentenir itu menurut saya adalah bagian dari masalah yang membuat kita tidak bisa melakukan lompatan ekonomi. Ketika jual barang ke mana, ke tengkulak. Tengkulak beli dengan harga Rp 4.200, mereka jual gabah, jual beras dengan harga mahal. Hanya  masalahnya kita tidak mau tahu.

Sebenarnya persoalan sederhana, mau tidak tengkulak itu terbuka dengan petani. Mereka katakan ke  petani, saya jual ke sana itu Rp 5 ribu, untung Rp 6 ribu, untung dibagi dua, pernah tidak seperti itu. Ini yang saya sebut komitmen, dan itu yang kita bangun. Sementara kalau saya dengan para petani, saya bilang, harga di luar sekian, untung kita sekian, sekian  persen kembali ke petani. Karena saya meletakkan para petani itu menjadi bagian stakeholder. Itu namanya sharing equity.  lebih syariah. Saya meletakkan petani sebagai pemegang saham. Setiap keuntungan yang saya putar, sebagian saya kembalikan kepada para petani.

Dengan kondisi ekonomi seperti yang Anda sebutkan di atas, apa tanggung jawab moral Anda sebagai seorang pengusaha sekaligus ekonom ?

Tanggung jawab dan problem ekonomi bangsa saat ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah. Kita harus sama-sama sadar bahwa problem ke depan  bukan zamannya lagi berbicara tentang penguasaan geografis atau penguasaan wilayah. Tapi yang menjadi PR bersama adalah penjajahan ekonomi. Kita bisa menjadi independen dari sisi ekonomi atau tidak. Jangan sampai kalau tidak dikasih utang oleh negara lain, kita tidak bisa membangun. Kalau tidak bisa pinjam dana dari luar negeri, kita tidak bisa membangun infrastruktur. Itu menurut saya, bentuk sebuah independensi ekonomi. Jadi yang namanya merdeka adalah kita bisa membuat pilihan sendiri.

Konteks problem kita ke depan adalah masalah kemerdekaan  ekonomi. Ini menjadi tanggung jawab moral semua dari kita. Kita harus  punya komitmen yang sama. Apalagi pengusaha. Karena daya ungkit ekonomi itu dari negara. Berbicara Produk Domestik Bbruto (PDB), itu ada empat sektor. Pertama, berbicara konsumsi. Kedua, investasi. Ketiga, government expenditure, dan yang keempat adalah selisih ekspor-impor.

Saya ambil satu variabel yang namanya konsumsi. Anda bisa bayangkan, bagaimana kalau para petani yang tadinya punya penghasilan Rp 2 juta sebulan, dengan pola umum yang sebelumnya mereka lakukan. Kemudian kita intervensi mereka dengan komitmen yang positif, dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehingga dari hulu sampai hilir kita buatkan skema bisnisnya. Hasilnya, misalnya mereka bisa punya penghasilan Rp5 juta-Rp7 juta sebulan. Karena hal itu sudah kita lakukan. Konsumsi mereka pasti naik, karena disposable income mereka pasti naik. Ini teori ekonominya.

Jadi, yang tadinya mereka tidak pernah belanja di swalayan,  bisa belanja ke swalayan. Mereka bayar PPn. Mereka yang biasanya tidak nonton  bioskop, nonton bioskop. Sektor hiburan naik, pajak daerah juga naik. Jadi kita membantu masyarakat,  disposable income mereka naik, konsumsi mereka naik, PDB pasti naik. Makanya saya selalu bilang, kalau saya bisa mengelola uang Rp10 triliun anggaran KUR, saya akan menaikan PDB Rp200 triliun. Ada hitungannya. Bagaimana kita meningkatkan investasi, meningkatkan konsumsi. Dan keempat, selisih ekspor impor. Karena kita main ekspor juga, kalau kita inject di tiga variabel ini, insya Allah bisa. Kalau variabel expenditure, itu bukan nilai kita.

Tadi Anda bicara persoalan ekonomi dan bisnis. Tapi ada hal menarik, dimana Anda selalu padukan antara bisnis dan kepedulian terhadap masyarakat bawah, dalam hal ini petani, nelayan dan sebagainya. Motivasi Anda itu apa ?

Sederhana saja, itu hanya masalah komitmen. Komitmen itu kita ambil keputusan, dan selesaikan apa yang menjadi keputusan kita. Ini bukan sesuatu yang berat. Ini memang sederhana, tapi tidak mudah. Analoginya, daripada saya punya duit Rp 10 ribu sendirian, mendingan saya punya duit Rp 5 ribu tapi banyak teman. Karena dengan banyak teman itulah kita perbanyak silaturrahim.

Kita diajarkan bahwa ketika kita melakukan silaturrahmi, kita akan dipanjangkan umur dan dibukakan rezeki dari langit dan bumi. Selain itu, dengan Rp 5 ribu bisa kali lima. Itu saya lakukan selama ini. Sebenarnya ini sederhana, menyangkut komitmen. Hidup ini sederhana, setiap detik kita membuat komitmen, termasuk pilihan membuat komitmen. Membantu petani, membantu nelayan, mereka harus sejahtera. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain.

 

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close