BISNIS

Kepala BP BUMD, Yurianto: Kami Ditugaskan Pemprov DKI untuk Mensejahterakan Masyarakat

Penulis: Gaus Kaisuku

FUNGSI dan tugas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta sangat strategis. Selain orientasinya untuk mencari laba, tapi yang terpenting adalah kehadiran BUMD untuk mensejahterakan masyarakatnya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD memiliki tiga tugas. Pertama, mempercepat perekonomian daerah. Kedua, memproduksi barang dan jasa untuk kemanfaatan umum. Ketiga, mencari laba,” kata Dr. Ir. Yurianto, MA, M.Sc, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Yurianto mengatakan, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada masing-masing BUMD sesuai amanat Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disebutkan,  dalam pengelolaan pengurusan BUMD, minimal ada beberapa persyaratan yang harus tercover, salah satunya minimal harus memberikan penugasan kepada BUMD.

“Jadi ini menjadi starategi  kami untuk melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Semuanya, tanpa kecuali,” kata Yurianto kepada Gaus Kaisuku dan Eko Prihantoro dari Visioneer.

Seperti apa performance atau kondisi BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, berikut petikan wawancaranya:

Anda melihat perkembangan BUMD di DKI Jakarta saat ini seperti apa?

Perkembangannya cukup menggembirakan, baik dilihat dari sisi perolehan laba, perkembangan aset, dan dari bisnis yang dijalankan, berkaitan dengan penugasan dari pimpinan daerah. Karena pimpinan daerah mempunyai visi dan misi serta membawa mandat yang harus dijalankan. Dan sebagian ditugaskan kepada BUMD.

Misalnya pembangunan pendistriaan, pembangunan LRT dari Kelapa Gading ke Veldrome, program pangan murah, KJP plus, OK OCE, dan sebagainya. Ini digabungkan atau disinergikan antar BUMD, antar BUMD dan SKPD, jika dianggap perlu antar BUMD dengan BUMN.

Berapa persen dari jumlah BUMD yang ada saat ini dikatagorikan sehat?

Jumlah BUMD ada 23. Sebetulnya jika merujuk pada regulasi, jumlah Kepala BUMD itu hanya 13. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kriteria minimal saham yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Jika pemerintah provinsi mempunyai 51 persen minimal saham, maka disebut BUMD. Di bawah 51 persen, katakankanlah 49 persen atau 27 persen, kami menyebutnya perusahaan patungan.

Jadi, dari 13 BUMD itu, untuk menilai perusahaan yang paling sehat, indikatornya agak susah. Tapi, yang jelas, dari 13 perusahaan BUMD itu, semuanya memberikan peningkatan yang cukup baik.

Memang perusahaan-perusahaan BUMD itu perlu diberikan pembinaan lebih intensif. Karena, kondisinya ada yang sangat intensif, dan kurang intensif. Karena kita membangun BUMD tidak seperti “Bandung Bondowoso”, langsung jadi. Tapi harus dikaji berdasarkan historis, kronologis, hingga memperhatikan beberapa perkembangan perusahaan itu.

Dari sisi historis, misalnya, kita harus lihat perkembangan situasi sosial ekonomi yang terjadi hingga saat ini. Karena, penanganan tantangannya tentu berbeda.

Dari ke-13 BUMD itu, yang masuk dalam katagori BUMD apa saja?

Yang lima berbentuk Perumda, yang drave-nya itu berbentuk Persero. Memang sekarang bentuknya belum ke arah sana. Karena, selain ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada pula PP Nomor 54 Tahun 2017. Namun PP itu baru dikeluarkan pada Desember 2017. Jadi kami harus segera menyesuaikan.

Dalam regulasi itu sebutkan tentang bentuk dan ketentuan BUMD, Perumda, dan Persero. Jadi, dari ke-13 BUMD itu, sebanyak lima perusahaan sudah berbentuk Perumda, sisanya berbentuk Persero dan PT. Yang Perumda itu, yaitu PD Pasar Jaya, PD PAL, PD Sarana Jaya,PDAM, serta Darma Jaya.

Sementara yang lainnya itu berbentuk Persero. Ada JAKPRO, MRT, Food Station, Bank DKI, Pembangunan Jaya Ancol, Trans Jakarta, dan lainnya.

Di BUMD ada yang ber orentasi profit, ada juga yang bentuknya penugasan, seperti PDAM, PAL, serta Trans Jakarta. Terkait dengan yang penugasan, mereka diberikan untuk orentasi profit berapa persen?

Sebenarnya filosofisnya, kalau BUMD itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugasnya ada tiga. Pertama, mempercepat perekonomian daerah. Kedua, memproduksi barang dan jasa untuk kemanfaatan umum. Ketiga, mencari laba.

Terkait pertanyaan tadi, kita agak susah menjawabnya. Tapi kami memberikan penugasan kepada masing-masing BUMD, karena diamanatkan pada Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam pengelolaan pengurusan BUMD, minimal ada beberapa persyaratan yang harus tercover. Salah satunya minimal harus memberikan penugasan kepada BUMD.

Beberapa BUMD Pemprov DKI Jakarta

Jadi ini menjadi starategi untuk kami melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Semuanya, tanpa kecuali.

Tahun 2017 lalu, ada Penyertaan Modal Pemerintah kepada lima BUMD, dengan jumlah yang berbeda-beda. Di antaranya, PT MRT Jakarta mendapat Rp 4,4 triliun, PT JAKPRO Rp 1,2 triliun, PT Transportasi Jakarta Rp 420 miliar, PD Pasar Jaya Rp 200 miliar, PT PAM Jaya, Rp 300 miliar. Dari kelima BUMD ini, PT MRT yang paling besar PMP-nya. Untuk MRT, bagaimana kinerja perusahaannya ?

Penyertaan Modal Daerah di PT MRT ini unik. Uniknya begini, jadi itu sebetulnya ada dua sumber. Sumber pertama dari APBD, yang kedua dari APBN. Jika dari APBD, kita sebut ABPD murni, ini (jumlahnya) hanya sedikit. Yang banyak itu dari APBN. Karena itu merupakan penerusan hibah.

Jadi APBN itu dimasukan, lalu dari APBN diberikan  ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam bentuk hibah dan pinjaman. Jadi uangnya dari sana, bukan dari APBD. Semua sumber ddana itu harus  dipertanggungjawabkan.

Terkait MRT, menurut saya, perusahaan ini cukup bagus dari sisi performance. Saya lupa realisasinya. Tapi seingat saya cukup bagus. Cukup bagus di sini artinya di atas 70-80 persen dari realisasi itu. Dan sekarang kita dorong, fokus pada pengoperasian MRT ke depan. Karena memang Pak Gubernur mengarahkan kami (BP BUMD) agar memfokuskan dulu dari pengoperasian PT MRT itu sendiri.

MRT rencananya sudah beroperasi pada Maret 2019. Jadi kita kerja keras menyelesaikan proyek  prestisius dan strategis untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun untuk Indonesia ini. Karena, di Indonesia pembanginan MRT ini baru pertama. Jadi kita benar-benar total untuk menyelesaikan dengan baik, untuk sama-sama dikawal sampai operasional.

Maka, dana itu terserap dengan baik lah. Seingat saya, dari laporan triwulan keempat, memberikan performance yang cukup bagus. Kami di BP BUMD juga monitoring dan evaluasi terus. Yang sifatnya insidentil maupun reguler.

Kalau yang reguler, monitoring dan evaluasi dilakukan per bulan. Tiga bulan sekali kita undang para komisaris dan direksinya untuk memberikan paparan. Menyangkut bukan hanya dari sisi realisasi anggaran, tapi juga performance-nya.

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close