NASIONAL

Ketika Pembangunan KPH Terkendala Investasi

Jakarta,visioneernews.com-Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan KPH Tahun 2018 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dari tanggal 7-9 Agustus 2018.

Rakornas KPH  bertujuan mereview dan menidentifikasi permasalahan berkelanjutan operasionalisasi KPH di lapangan. Melalui rakornas  ini diharapkan dapat terwujud komitmen penguatan kelembagaan dan keberlanjutan operasionalisasi atas program prioritas nasional dalam pemanfaatan hutan, lahan dan hutan, serta implementasi Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA).

Sekitar 600 peserta menghadiri rakor ini, terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepala KPH, lembaga donor, dan para pihak lainnya. Agenda Rakor KPH terbagi menjadi dua bagian,  yaitu rakor pada  7-8 Agustus, dan KPH Outlook 2018 pada 9 Agustus 2018. Selain itu, Rakor KPH dimeriahkan dengan pameran produk, program, dan prospek pengembangannya.

KPH Outlook dikemas dalam bentuk talkshow dan dialgog interaktif dengan melibatkan lembaga donor, mitra bisnis, dan KPH. Mengusung tema “Kemepimpinan dan Kewisausahaan”, dialog ini diharapkan menjadi ajang saling tukar informasi dan melihat peluang kerja sama bisnis yang dapat dilakukan di KPH.

Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KLHK) telah membangun KPH sejak 2017, dan percepatan pembentukan KPH dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2010-2014. Hingga Juli 2018, telah terdata penetapan wilayah KPH  sebanyak 532 unit KPHL/KPHP di 29 provinsi telah terbentuk. Rinciannya, 189 unit KPHL dan 343 unit KPHP.

Selain itu, telah terbentuk pula lembaga KPH sebanyak 320 UPTD KPH pada 29 provinsi, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebanyak 352 unit KPH pada 282 UPTD KPH, dan RPHJP yang ditetapkan sebanyak 177 RPHJP, serta penetapan wilayah KPHK (konservasi) sebanyak 144 KPHK yang terdiri dari 32 unit KPHK Taman Nasional (TN), dan 112 unit KPHK non TN.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemandirian KPH, terdapat beberapa tantangan yang dialami. Salah satunya terkait kebutuhan investasi. Berdasarkan data Kementerian Kehuatanan tahun 2011, kebutuhan investasi revitalisasi industri kehutanan melalui hutan tanaman di hutan produksi sekitar Rp 1.700 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintah diperkirakan hanya Rp 26 triliun dalam kurun waktu 15 tahun, atau 1,5 persen dari keperluan investasi.

Akibatnya, masih dijumpai kendala dalam perencanaan dan dukungan keuangan pembangunan KPH, khususnya dana derah (APBD), karena pembangunan KPH belum menjadi substansi RPJMD. Sedangkan dukungan dana pemerintah pusat terbatas.

Maka, ke depan pembangunan KPH harus menjadi bagian dari substansi RPJMD dan RPJMN untuk memastikan adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah (provinsi), dan pemerintah pusat dalam pembangunan KPH. (Rif)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close