WAWANCARA

Ketum MAI, Fadel Muhammad: Indonesia Harus Berani Terapkan Entrepreneur Government

Penulis: Syarifudin Bachwani

DIREKTUR Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, sedang berseteru dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, terkait impor beras. Buwas keukeuh pemerintah saat ini tidak perlu impor beras lagi. Sementara Enggartiasto berpendapat, pemerintah harus impor untuk stok cadangan beras nasional.

Menurut Buwas, jika pemerintah tidak impor beras, sebagai salah satu upaya menekan agar rupiah menjadi kuat. Bulog bahkan akan menyerap hasil panen petani lagi sampai September sebanyak 1 juta ton, sehingga stok Bulog menjadi 2,6 juta ton.

Atas pertimbangan itu, Bulog memastikan tidak akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga tahun depan. Buwas bahkan beransumsi pemerintah tidak perlu impor beras lagi setidaknya hingga dua tahun ke depan.

Terlepas perselisihan antara Buwas dengan Enggartiasto terkait impor beras, komoditas utama masyarakat Indonesia ini memang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena, beras bisa saja “dipaksakan” masuk ke ranah bisnis hingga urusan politis. Sementara objeknya adalah rakyat yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya.

Maka, pengembangan budidaya padi sebagai salah satu komoditas pertanian harus mendapat dukungan serius dari pemerintah, mulai dari hulu, on farm, hingga hilir. Sehingga, hasil produksinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, syukur-syukur berlebih dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional.

Tengok saja rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan EKonomi Indonesia/Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II tahun 2018. Menurut BPS, Ekonomi Indonesia triwulan II-2018 terhadap triwulan tahun sebelumnya meningkat sebesar 4,21 persen quarter-to-quarter (q-to-q).

Disebutkan BPS, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,93 persen. Disusul Perusahaan Jasa 3,37 persen, dan Jasa Lainnya 3,30 persen.

Ki-ka: Sekjen MAI, Maxdeyul Sola, Ketum MAI, Fadel Muhammad, dan anggota DPR RI, Mohammad Jafar Hafsah saat berdialog dengan pelaku agribisnis

Sementara struktur PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha triwulan II-2018 (y-on-y) dibanding tahun sebelumnya, sektor Pertanian berada di urutan kedua struktur PDB sebesar 13,63 persen, dengan Pertumbuhan Ekonomi 4,76 persen. Sedangkan sektor Industri ada pada peringkat pertama struktur PDB sebesar 19,83 persen, dengan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah 3,97 persen.

BPS mencatat beberapa fenomena sebagai faktor pendukung sektor Pertanian menjadi yang paling kuat dalam Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y). Fenomena itu adalah puncak panen raya padi yang terjadi di Maret 2018 dan masih berlangsung hingga akhir triwulan II/2018.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, kelebihan yang dimiliki Indonesia, baik dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), sebenarnya mampu tidak impor beras atau komoditas lain dari luar negeri.

Karena itu, kata Fadel Muhammad, para petani dan pelaku usaha pertanian lainnya harus ditanamkan jiwa entrepreneur. Jadi, petani tak hanya menjadi petani penggarap sawah saja, tetapi sekaligus menjadi pelaku usaha di bidang agribisnis pertanian.

“Komoditas agribisnis Indonesia harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena itu, barang-barang agroindustri jangan diimpor lagi. Kita harus mampu memproduksi di dalam negeri,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Indonesia Bersatu II ini optimis agribisnis bahkan agroindustri pertanian Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Seperti apa terobosan yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha pertanian agar bisa komoditas di dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Berikut penjabaran mantan Gubernur Gorontalo kepada Syarifudin Bachwani dari Visioneer dalam sebuah sesi wawancara. Petikannya:

Menurut Anda, apa saja hambatan untuk mencapai agribisnis dan agroindustri Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri?

Menurut saya tidak ada hambatan dan halangan untuk bisa memproduksi di dalam negeri. Kita sudah bisa memproduksi dan menggunakan sendiri dari dalam negeri. Artinya, kita bisa mengkaryakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

Karena itu, kita harus punya pemikiran jangka panjang agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka, kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain mutu dan kualitas, persoalan kemasan atau packaging menjadi daya tarik sebuah produk bila ingin dipasarkan ke konsumen. Menurut Anda?

Ketika saya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, saya menyediakan dana secara khusus untuk membuat packaging. Karena, salah satu faktor yang paling lemah di sektor industri menengah dan kecil adalah persoalan packaging.

Ketika itu, kami menyediakan dana Rp 5 miliar, dan secara bertahap ditambah bantuan dananya. Dari bantuan dana itu, banyak industri yang tertolong, dan penampilan packaging produknya pun menarik dan bagus.

Jadi, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk persoalan packaging ini, khususnya untuk membantu kalangan industri menengah dan kecil.

Seberapa besar peningkatan usaha agribisnis dan agroindustri yang sudah mendapat bantuan dana dari pemerintah ketika itu?

Memang kita tidak bisa mengharapkan keberhasilan 100 persen. Tidak mungkin berhasil 100 persen. Paling tidak, kita sudah bisa melihat hasilnya. Menurut saya, hasilnya di atas 50 persen sudah lumayan baik. Tapi, berdasarkan pengamatan saya, banyak yang berhasil. Jadi pemerintah memang harus terus memberikan dukungan.

Bagaimana Anda melihat perkembangan sektor agribisnis hingga saat ini?

Ada perkembangannya, tetapi tidak terlalu besar. Karena kebutuhan atau permintaan pasar begitu besar. Ketika pemerintah hanya memberikan bantuan sekali, maka sulit bagi pelaku agribisnis mengembangkan usahanya. Jadi, pemerintah harus hadir mendukung pelaku agribisnis.

Terobosan yang harus dilakukan di era globalisasi saat ini?

Kita harus meningkatkan persaingan. Kuncinya ada tiga hal yang harus menjadi pegangan kita. Pertama, pemerintah harus memihak kepada produksi dalam negeri. Ada langkah-langkah afirmatif yang dilakukan pemerintah untuk mendukung produksi dalam negeri.

Kedua, kita harus melakukan konseling. Jadi, semacam pembinaan manajemen dan pendampingan, yang secara terus menerus dilaksanakan. Tujuannya agar ada perbaikan dari yang kita harapkan.

Ketiga, tanpa ada kualitas yang bagus, produk kita tidak bisa masuk ke pasar manapun juga. Maka, standar-standar internasional dalam kualitas, harus dijalankan secara berkesinambungan.

Seberapa penting produk-produk agribisnis kita diperkenalkan dalam expo-expo?

Dengan mengikuti berbagai expo, wawasan kita menjadi lebih luas dan lebih mengetahui perkembangan saat ini dan akan datang. Dari kegiatan expo itu akan terjadi interaksi antara pelaku agribisnis dalam negeri dengan pihak internasional. Karena itu, khusus untuk MAI, baik di daerah maupun di pusat, kita akan mendorong agar ada pemanfaatan yang lebih bagus.

Cukup mengikuti expo dalam skala nasional atau expo-expo di luar negeri?

Menurut saya expo itu sering dilakukan skala nasional dulu, agar market di dalam negeri bisa kita kuasai.

Semangat merah putih itu harus terus kita kibarkan. Tetapi semangat juga harus disertai dengan keberanian pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah dan terobosan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah inovatif.

Langkah-langkah dan terobosan inovatif ini, dikenal dengan nama entreneneur government. Atau pemerintahan berwawasan kewirausahaan.

Pendapat saya, ke depan, kita tidak akan bisa maju tanpa menggunakan program kewirausahaan di pemerintahan. Di Amerika, program pemerintahan berwawasan kewirausahaan diprakarsai oleh Bill Clinton dan Albert Arnold Gore. Ketika Clinton menjabat Presiden dan Albert menjabat Wakil Presiden Amerika. Faktanya, dampaknya besar sekali bagi pertumbuhan kewirausahaan di Amerika.

Indonesia, menurut pandangan saya, harus saatnya direalisasikan. Harus memberanikan diri menerapkan entrepreneur government, baik tingkat pusat maupun daerah. Saya percaya, dengan program itu kita akan menjadi negara yang maju serta lebih besar. Tapi, jika masih melaksanakan birokrasi seperti sekarang ini, dengan anggaran yang cukup besar tapi tidak efektif, maka Indonesia tidak akan survive.

Pemerintah saat ini sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Menurut Anda, program ini bisa membantu permasalahan akses bagi para pelaku agribisnis dan agroindustri?

Saya kira ada, tapi dalam jangka panjang. Tapi menurut saya, bukan hanya pembangunan infrastruktur. Yang dibutuhkan oleh pelaku agribisnis adalah jalan-jalan di pedesaan yang biasa digunakan para petani. Jalan-jalan tani atau jalan desa itu dapat dilalui oleh kendaraan yang lebih ringan. Untuk pembangunan jalan desa itu anggarannya lebih murah.

Ketika saya menjabat Gubernur Gorontalo, saya membuat jalan desa dengan membuka jalan secara sederhana dengan harga sangat murah. Bahkan pembangunan jalan itu menjadi rujukan bagi  daerah lain. Jalan-jalan tani atau jalan desa inilah yang dibutuhkan mereka.

Menurut saya, pemerintah harus memberanikan diri membuat akses jalan ke area kawasan petani. Dengan demikian, kawasan pertanian atau agribisnis itu akan termaksimalkan. Harga pembangunannya murah kok, ketika saya membangun jalan desa itu biayanya untuk 1 kilometer sekitar Rp 1 miliar.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close