POLITIK

Parpol Tidak Siap, KPU Diduga Melanggar PKPU, dan Bawaslu Diam

Jakarta,visioneernews.com-Pendaftaran calon anggota legislatif dari partai-partai politik peserta Pemilu 2019 sudah selesai dilaksanakan pada Selasa 17 Juli 2018, tepat pukul 24.00 WIB atau 00.00. Sebanyak 16 partai politik peserta Pemilu yang sudah mendaftarkan calon legislatifnya.

“Pendaftaran sebenarnya sudah dibuka sejak tanggal l 4 Juli lalu. Namun partai politik cenderung memilih mendatangkani kantor KPU di menit-menit akhir menjelang pendaftaran ditutup,” kata Sunanto, Kordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendaftarkan calegnya ke KPU pada tanggal 17 Juli. Sepanjang hari itu hanya Partai Nasdem yang mendaftar.

Sunanto menyatakan, setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota legislatif. Bakal calon yang diajukan oleh partai politik harus dipastikan telah memenuhi ketentuan dan persyarat yang berlaku. Selain itu, bakal calon juga harus memenuhi kelengkapan administrasi yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan.

Dalam proses pendafataran bakal calon, jelas Sunanto, partai politik juga harus memperhatikan  30 persen keterwakilan perempuan. Proses pengajuan bakal calon legislatif Pemilu 2019 partai politik wajib mendaftarkan calon legislatifnya melalui sistem informasi pencalonan (SILON).

Sunanto, Kornas JPPR (foto republika)

“Selain itu, pengajuan bakal calon secara manual pun harus dilakukan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, KPU memberikan waktu pendaftaran calon anggota legislatif kepada partai politik selama 14 hari. Namun tercatat 15 partai politik mendatarkan diri dihari terakhir. PPP bahkan baru hadir sekitar pukul 23.30 WIB atau hanya setengah jam sebelum pendaftaran ditutup.

Dengan jumlah calon setiap partai hampir 575 orang, serta jumlah dapil sekitar 80 setiap partai, menurutnya,  jika dengan waktu yang sangat sedikit tentu proses pemerikasaan berkas yang dilakukan oleh KPU sangat mengalami banyak masalah.

“Pada sisi lain, KPU hanya mempunyai waktu satu hari untuk memverifikasi semua berkas,” pungkasnya.

JPPR, ungkap Sunanto, telah mencatat dan menganalisis temuan-temuan selama proses pendataran. Pertama, hasil pemantauan JPPR pada tanggal 17 Juli 2018 sampai pukul 00.00 WIB, ditemukan masih ada partai politik yang mendaftar serta melakukan perbaikan berkas pengajuan bakal calon seperti: melengkapi foto, tanda tangan pimpinan parpol dan stempel, serat peneomoran.

“Hal ini jelas melanggar Pasal 9, 10,11, dan Pasal 12 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan,” kata Sunanto.

Kedua, selama proses pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018, KPU masih menerima berkas partai politik secara manual, tanpa mengisi data caleg ke SILON.

Ketiga, sampai saat ini hasil pemantauan JPPR terkait verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas melebihi batas waktu yang ditentukan. Harusnya sudah selesai pada tanggal 18 Juli 2018.

“Ternyata, pada  tanggal 19 Juli 2018 diumumkannya penyampaian hasil verifikasi,” bebernya.

Keempat, mempertanyakan ketegasan dan konsistensi KPU dalam menjalankan peraturan yang sesuai dengan petunjuk teknis PKPU.

Kemudian kelima, mempertanyakan sikap Bawaslu terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh KPU. (Rif)

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close