DAERAH

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Bahas KUA & PPAS TA 2019 dan Proppemerda Tahun 2018

Depok,visioneernews-DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna membahas KUA & PPAS TA 2019 dan Proppemerda Tahun 2018 di ruang Sidang DPRD Kota Depok, Jumat (3/8/2018).

Rapat Paripurna ini dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) APB Kota Depok TA 2019. Rapat juga untuk Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap perubahan atas keputusan DPRD Kota Depok Nomor 15 TA 2017 tentang penetapan Program Pembentukankan Peraturan daerah ( Propemperda) Tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S,Sos, dan dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD,Wakil Wali Kota Kota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, dan semua Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPRD, yaitu Fungsi Anggaran, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut Badan Anggaran DPRD Kota Depok telah melaksanakan serangakian pembahasan dan pendalaman atas materi Rancangan KUA & PPAS APBD Kota Depok TA 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

“Kebijakan Umum APBD, yang disingkat KUA, adalah dokumen yang membuat Kebijakan Bidang Pendapat, Belanja, dan Pembiayaan untuk periode satu tahun. KUA memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah, karena fungsinya digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD,sebelum disusunnya Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” jelas Hendrik.

KUA &PPAS  tersebut, lanjutnya, disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD. “Rancangan KUA & PPAS TA 2019 ini harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertangungjawabkan secara yuridis. Tetapi juga secara moral politik kepada masyarakat ketaatan waktu, ketaatan hukum dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat. Karena itu, harus menjadi bagian yang Integral dan penting dalam proses pelaksanaan APBD TA 2019 mendatang, serta mengingat juga bahwa Tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi,” paparnya.

Disebutkan, secara spesifik plafon anggaran yang nantinya akan ditetapkan menjadi Rancangan APBD Kota Depok TA 2019 harus berdasarkan beberapa hal penting. Pertama, anggaran daerah Kota Depok harus bertumpu kepda kepentingan public. Kedua, anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan berbiaya yang rendah. Ketiga, anggaran daerah harus dapat memberikan transparasi dan akunabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.

Kemudian keempat, anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran dan pendapatan. Kelima, anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme pada setiap perangkat daerah.

“Dengan berbagai pencermatan  dari hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Depok, maka DPRD Kota Depok dapat menyepakati Rancangan KUA & PPAS APBD Kota Depok TA 2019 dengan rekomendasi sebagai bagian yang tak terpiskan,” ujarnya.

Penambahan Tiga Raperda

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok telah melaksanakan tugasnya dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2018. Kegiatan pembahasan ini telah dilaksanakan oleh Bapemperda pada Juli bersama perangkat daerah terkait, dan telah sepakat untuk penambahan tiga Raperda Kota Depok, sehingga menjadi sembilan yang sebelumnya sudah ada enam Raperda pada program Pembentukan Perda Kota Depok Tahun 2018.

Adapun tambahan tiga Raperda tersebut, pertama, Raperda Kota Depok tentang perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koprasi. Kedua, Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengolalaan Sampah. Ketiga, Raperda Kota Depok tentang Pencabutan atas Perda Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

Yang menjadi catatan dan bahan masukan oleh Bapemperda DPRD Kota Depok terhadap tiga Raperda tersebut, yaitu: untuk Raperda tentang Pemerdayaan dan Pengembangan Koperasi diharapkan ke depan setelah Raperda ini diundangkan, maka segera dibuatkan Peraturan Wali Kotanya yang bertujuan untuk memperjelas implementasi kepada masyarakat, sehingga pemahaman terhadap koperasi menjadi lebih jelas, dan masyarakat Kota Depok tertarik masuk menjadi anggota koperasi.

Untuk Raperda tentang Pengelolaan Sampah, ke depan  dengan adanya retribusi sampah akan ditarik atau dikenakan dari masyarakat, maka perlu diimbangi juga dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan sampah. Sehingga,  setelah masyarakat dikenakan retribusi sampah akan mendapatkan juga pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Demikian pula retribusi persampahan yang akan dikenakan, tidak membebani masyarakat dan penarikan retribusi sampah tersebut ditunjang dengan sistem penarikan yang baik dan transparan. Selain itu, dalam penganan permasalahan sampah di Kota Depok perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Demikian juga dengan Raperda tentang Pencabutan Perda tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan. Raperda ini harus segera ditetapkan menjadi Perda, karena telah terbit  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 yang mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten/kota diminta untuk segera melakukan pencabutan terhadap Perda yang terkait dengan izin gangguan dan pembungutan retribusi izin gangguan sejak Surat Edaran Mendagri tersebut ditetapkan. Wali Kota Depok juga telah menerbitkan Instruksi  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penghentian Retribusi dan Pelayanan Izin Gangguan.

Sebelum sambutan yang disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna S. Kom, telah didahului pembacaan Keputusan DPRD Kota Depok tentang Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan KUA & PPAS APBD Kota Depok TA 2019 dan persetujuan DPRD Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018, serta Draft Nota Kesepakatan  KUA & PPAS APBD Kota Depok TA 2019 antara Pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs Zamrowi,MSi, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo.

Pada akhir Rapat Paripurna tersebut disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapemperda, Badananggaran Kota Depok, TAPD, dan semua perangkat daerah yang bersama-sama telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dan kesejahtraan masyarakat Kota Depok. (Ali R Arpani)

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close