NEWSPOLITIK
Trending

Saksi Ahli Menilai SK Menkumham tentang Restrukturisasi DPP Hanura Tidak Tepat

Jakarta,visioneernews-Keterangan empat orang saksi yang diajukan tim kuasa hukum Partai Hanura kubu Daryatmo di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (26/4/2018) semakin menyibak duduk perkara atas konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Hanura.

Jika pada sidang 2 minggu lalu Adi Warman selaku Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura kubu Daryatmo menghadirkan saksi fakta, kali ini ia mendatangkan dua  orang saksi ahli dan dua saksi fakta. Para saksi itu untuk menguatkan bukti-bukti yang dimilikinya.

Adi Warman mengatakan, dua saksi ahli yang ia hadirkan adalah Prof. Laudin dan Harsanto Nursadi, “Sedangkan dua saksi fakta yaitu Pak Marlis, Ketua DPD Hanura Sumbar dan Pak Edi Mulyadi, Ketua DPD Hanura Banten,” kata Adi Warman.

Jalannya persidangan di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta itu dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, sidang yang dimulai pada pukul 09.00 WIB menghadirkan dua  orang saksi fakta, Marlis dan Edi Mulyadi. Di hadapan Majelis Hakim keduanya mengungkapkan munculnya aksi mosi tidak percaya serta aksi semena-mena pemecatan para Ketua DPD Partai Hanura hingga penyitaan aset oleh pengurus Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang.

“Ada 27 Ketua DPD Partai Hanura yang ikut mengeluarkan surat mosi tidak percaya terhadap Oso (Oesman Sapta Odang-red) sebagai Ketum Hanura di Jakarta, tanggal 12 Januari 2018. Dua hari setelah itu, yaitu tanggal 14 Januari di grup whatsapp ada surat pemberhentian saya selaku Ketua DPD Hanura Sumbar,” papar Marlis, Ketua DPD Partai Hanura Sumbar.

Padahal, jelas Marlis, jika merujuk AD ART partai, pemberhentian pengurus partai, termasuk ketua DPD, harus ada peringatan pertama dan kedua. Setelah itu, baru ada surat penunjukkan Plt ketua DPD.

“Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menerima surat tersebut secara resmi (surat peringatan dan pemecatan). Saya juga tidak dipanggil terkait pemecatan itu, tapi langsung ditunjuk ketua Plt pengganti saya,” beber Marlis.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Banten, Edi Mulyadi mengatakan bahwa ia dipecat Oesman Sapta Odang tanggal 23 Maret 2018, persisnya pasca putusan sela di PTUN.

“Saya dipecat setelah saya serahkan surat mosi tidak percaya ke DPP tanggal 14 Maret 2018. Sama seperti Ketua DPD lainnya yang sudah dipecat, saya juga tidak pernah menerima SK resmi pemecatannya sampai hari ini,” kata Edi.

Edi  juga mengungkapkan ketidaklaziman pemecatan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Hanura Banten yang diketahuinya melalui grup whatsapp. Edi menduga terjadinya pemecatan tersebut, karena dia membuat surat mosi tidak percaya kepada pimpinan Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang.

“Jadi dianggap saya tidak patuh dan melanggar AD ART partai,” pungkasnya.

Dia jugai mengungkapkan bahwa waktu itu ada dua  surat tugas yang isinya pengganti dirinya sebagai Ketua DPD Banten dan surat penyerahan aset kantor DPD Banten.

Saksi Ahli Persoalkan SK Menkumham

Pada persidangan sesi kedua, kedua dua saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum dari Partai Hanura kubu Daryatmo memberikan pendapatnya terkait soal terbitnya Surat Keputusan Kemenkuham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018. Di SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020. SK ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.

Sidang yang berjalan kurang lebih 2 jam baik Prof. Laudin maupun Harsanto Nursadi memiliki pendapat yang sama. Keduanya berpandangan seharusnya Menkumham melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat keputusan terkait dengan perubahan struktur kepengurusan Partai Hanura.

Kedua saksi ahli juga menyatakan pendapatnya tentang halaman terakhir dari SK Menkumham yang hanya berisi tanda tangan serta cap dari Kemenkumham. Karena menurut kedua saksi ahli tanda tangan dan cap Kemenkumham tersebut dapat memiliki tafsir yang berbeda, sehingga ada kemungkinan timbul konflik dari pihak lain.

“Menurut saya terbitnya SK Kemenkuham itu tidak tepat, karena pada saat itu partai sedang mengalami konflik,” kata saksi ahli Harsanto Nursidi di hadapan Majelis Hakim.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, seharusnya Menkumham menahan keluarnya SK tersebut dan meminta konflik yang terjadi di Partai Hanura diselesaikan dulu secara internal, (Hasbih)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close