GOVERNMENT
Trending

Sambut Hardiknas 2 Mei, Komnas HAM Lontarkan Empat Kondisi Darurat Pendidikan Indonesia

Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara

Jakarta,visioneernews-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut dengan istilah Nawa Cita. Pada Nawa Cita nomor delapan tertulis “Melakukan revolusi karakter bangsa”.

Menurut Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, perubahan karakter bangsa itu salah satunya melalui pendidikan.

Namun Beka mempertanyakan, apakah stategi melalui jalur pendidikan tersebut telah berhasil dilaksanakan?  Tampaknya, ungkap Beka, masih jauh dari kata berhasil. Karena dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat.

“Komnas HAM mencatat ada empat kondisi darurat pendidikan Indonesia yaitu darurat karena banyak kasus pelanggaran HAM, darurat karena ranking pendidikan Indonesia yang buruk, darurat karena banyak kasus korupsi terhadap anggaran pendidikan, dan darurat karena sistem pendidikan yang belum berjalan dengan baik,” papar Beka di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Dia menyebutkan terkait pelanggaran HAM, terjadinya beragam tindakan pelanggaran HAM di sekolah dan perguruan tinggi dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Begitu pula dengan bentuk pelanggarannya, pelaku, korban, dan mpdus operandinya.

Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, satu dari tiga anak perempuan dan satu dari empat anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan. Hasil riset Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) pada Maret 2015 menyatakan 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yakni 70 persen.

Berdasarkan data Komnas HAM, kasus dugaan pelanggaran HAM terkait isu pendidikan cenderung meningkat. Pada 2017 ada 19 kasus, sedangkan 2018 sampai April 2018 sudah ada 11 kasus.  Hak-hak yang dilanggar amtara lain hak atas pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, dan hak atas hidup.

“Tempat kejadiannya di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara,” lontar Beka.

Terkait ranking pendidikan Indonesia, lanjut Beka, menurut  Programme for International Student Assesment (PISA) pada 2015 berada di posisi 64 dari 72 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Di Asean, ranking pendidikan Indonesia nomor 5 di bawah Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

“Harusnya ranking pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju, karena anggaran pendidikannya besar mencapai 20 persen dari APBN atau lebih dari Rp 400 triliun,” pungkasnya.

Sementara angka partisipasi pendidikan (APS) juga masih terjadi ketimpangan besar antara pendidikan dasar-menengah dengan pendidikan tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 APS di pendidikan formal untuk sekolah dasar (17-12 tahun) mencapai 99,08 persen. APS sekolah menengah pertama (13-15 tahun)  sebanyak 94,98 persen. APS sekolah menengah atas (16-18 tahun) ada 71,20 persen, dan APS perguruan tinggi (19-24 tahun) hanya 24,67 persen.

“Pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, setara, dan merata merupakan amanat yang tercantum di Sustainable Development Goals (SDGs)Pemerintah harus bisa memenuhi amanat tersebut,” ujarnya.

Terkait darurat korupsi, masih menurut Beka, bidang pendidikan masih terus terjangkiti tikus-tikus koruptor. Anggaran untuk pendidikan pada 2016 mencapai Rp 424,7 triliun. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada rentang waktu 2015-2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan  negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar. Pelakunya melibatkan kepala dinas, guru, kepala sekolah, anggota DPR/DPRD, pejabat kementerian, dosen, dan rektor. Kasus terbanyak terjadi di dinas pendidikan. Adapun objek yang dikorupsi terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dana BOS, dana buku dan infrastruktur sekolah.

“Korupsi sektor pendidikan harus diberantas tuntas. Pelakunya harus dihukum berat,” Bekan menekankan.

Selanjutnya mengenai sistem pendidikan, dikatakan Beka, belum berjalan optimal, karena kualitas guru yang rendah, suasana pembelajaran di sekolah yang tidak kondusif, dan kurikulum pendidikan yang membebani murid dan belum mengakomodir keragaman buddaya yang ada di masyarakat.

Metode pendidikan yang membosankan, belum mampu menumbuhkembangkan potensi atau bakat yang dimiliki murid. Sekolah dan perguruan tinggi pun belum inklusif, masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan belum mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, masih terus terjadi kasus plagiatisme untuk meraih gelar sarjana (S1), master (S2), dan doktor (S3).

Ada kondisi permasalahan di dunia pendidikan tersebut, Komnas HAM Merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koordinator dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta stakeholders pendidikan yang lainnya, beberapa solusi sebagai berikut:

Pertama, membentuk satuan tugas penanganan pelanggaran HAM di sekolah dan perguruan tinggi.

Kedua, mengimplementasikan Program Sekolah Ramah HAM (SRHAM) yang digagas oleh Komnas HAM.

Ketiga, meningkatkan kualitas guru dan memenuhi tenga guru di daerah terpencil dan terluar Indonesia.

Keempat, memperbaiki kurikulum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Kelima, menerapkan metode pembelajaran partisipatif yang menyenangkan.

Keenam, menerapkan sekolah dan perguruan tinggi inklusi di seluruh Indonesia.

Ketujuh, pro aktif mendukung dan melakukan pemberantasan korupsi di dunia pendidikan.

Kedelapan, menghapus praktik plagiatisme di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. (Syarif)

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close