POLITIK

Terdaftar sebagai Caleg DPD RI, OSO Diduga Melanggar Keputusan MK

Jakarta,visioneernews-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Anggota DPD RI pada Minggu (2/9/2018). Tercatat ada 41 nama calon yang akan mengikuti Pileg DPD RI untuk periode 2019-2024. Salah satunya ada nama Oesman Sapta Odang di nomor urut 38.

Terteranya nama Oesman Sapta Odang alias OSO pada daftar calon DPD RI tersebut, mendapat tanggapan dari Wisnu Dewanto SH, MH, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura kubu Hanura pimpinan Daryatmo.

“Jika Oesman Sapta Odang mengaku sebagai Ketua Umum Partai Hanura, mengapa dia masih mencalonkan sebagai anggota DPD RI. Berarti dia melakukan rangkap jabatan, dan hal itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Wisnu Dewanto di Jakarta, Minggu (2/9/2018).

Menurut Wisnu Dewanto, seiring pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI, apakah dia sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

“Harap KPU jelaskan, dan KPU harus tegas untuk masalah Oesman Sapta Odang ini,” pungkas Wisnu Dewanto.

Wisnu menegaskan, jika OSO tidak mengundurkan diri sebagai ketum partai, maka dia akan menabrak keputusan MK. Tak hanya itu, lanjut Wisnu Dewanto, persolan rangkap jabatan OSO ini akan memantik suasana dan kesan kontradiktif terhadap partai koalisi pengusung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Karena Hanura salah satu partai pendukung Capres Joko Widodo di periode ke-2.

“Saya khawatir rangkap jabatan yang dilakukan OSO ini, akan menyandera Jokowi dalam pusaran ketidak patuhan terhadap keputusan MK. Karena itu, dalam Munas, biarkan kader untuk memilih ketua umum yang berdasarkan AD ART dan sesuai hati nuraninya, tanpa diintervensi siapapun yang dapat menyelesaikan dan menyatukan konflik internal Partai Hanura yang sampai saat ini masih berlangsung,” papar Wisnu Dewanto.

Wisnu mengungkapkan, sejak Hanura di bawah kepemimpinan OSO terbukti kader yang mencalegkan diri di Pileg 2019 jumlahnya minim. Bahkan elektabilitas Partai Hanura berdasarkan beberapa lembaga survey sangat mengkhawatirkan, karena tidak sampai 1 persen. Sementara ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), partai peserta Pemilu 2019 minimal harus meraih 4 persen agar perwakilannya bisa duduk di legislatif. (Rif)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close