Jakarta. Visioneernews.com – Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar. Dari kemajuan alat komunikasi hingga transportasi udara, laut, dan darat, semua hadir menawarkan kemudahan. Namun ironisnya, kemajuan itu hanya dapat dinikmati oleh segelintir kalangan – para pengusaha sukses dan oknum pejabat. Realitas yang muncul adalah jurang yang semakin lebar: yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin kian terpuruk.
Sistem demokrasi yang digadang-gadang sebagai “dari rakyat untuk rakyat” tampaknya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kaum kecil. Di lapisan bawah, rakyat justru menjadi korban perkembangan teknologi dan kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elite.
Salah satu contoh nyata terlihat dari sistem ekonomi perbankan yang memberikan bunga tinggi dalam kredit kendaraan maupun alat komunikasi modern dengan sistem pinjol yang kian marak membuat masyarakat semakin terjepit dalam sistem ekonomi. Bagi masyarakat yang cukup secara finansial, ini bukanlah persoalan. Namun, bagi rakyat kecil yang hanya mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, memiliki kendaraan atau telepon pintar hanyalah mimpi semu.
Sejatinya, negara memiliki kewajiban hadir menjamin standar kehidupan rakyat kecil agar mereka memperoleh hak yang layak. Akan tetapi, sejumlah survei menunjukkan, kekuasaan dan uang justru menjadi penentu arah kebijakan bangsa. Mereka yang memiliki jaringan kuatlah yang lebih mudah memperkaya diri dan kelompoknya, sementara rakyat kecil kerap terpinggirkan.
Rakyat kecil Indonesia berharap pemerintah benar-benar memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa, melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bawah. Kerja sama dengan berbagai elemen rakyat semestinya dikedepankan, bukan hanya menguntungkan pengusaha besar maupun penguasa.
Apalagi setiap tahun rakyat dibebani pajak yang kian tinggi, sementara kebijakan pemerintah acap kali dirasa tidak berpihak pada rakyat. Janji-janji kampanye yang dulunya memberi harapan, seringkali hanya menjadi angin surga.
Kini yang dibutuhkan adalah langkah konkret. Pemerintah harus membuat kebijakan adil, jujur, dan benar-benar untuk seluruh rakyat Indonesia – bukan hanya untuk segelintir kelompok.
0 Komentar