BNPP Perkuat Sinergi Lintas Kementerian, Genjot Pembangunan Kawasan Perbatasan pada 2026
 |
| Dokumentasi foto BNPP- RI Saat Rapat Perkuat Sinergi Lintas Kementerian Tahun 2026 |
JAKARTA, VisioneerNews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L) melalui Forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Triwulan I Tahun 2026. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan percepatan pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kegiatan yang digelar di Jakarta itu dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah percepatan pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
"Forum ini bertujuan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Triwulan I Tahun 2026 bersama kementerian dan lembaga mitra, sehingga dapat diketahui progres, kendala, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan," ujar Brigjen TNI Topri dalam siaran pers BNPP RI, Senin (27/7/2026).
Berbagai Program Strategis Disiapkan
Dalam forum tersebut, sejumlah kementerian memaparkan program prioritas yang akan dijalankan di kawasan perbatasan.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan vokasi pengembangan rumput laut, peningkatan kapasitas kader kesehatan, serta pengembangan pertanian terintegrasi berbasis rendah karbon.
Baca Juga artikel berita: https://www.visioneernews.com/2026/07/yankes-keliling-satgas-yonif.html?m=1
Sementara itu, Kementerian Pertanian menitikberatkan program pada penguatan swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor, peningkatan produksi susu bergizi, program pekarangan pangan bergizi, hingga pengembangan energi mandiri berbasis biodiesel B-50 sampai B-100. Program tersebut mencakup kawasan tanaman pangan seluas 1.349.944 hektare, peternakan 79.108 hektare, serta perkebunan kelapa sawit 438.762 hektare.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi menyiapkan lima rencana aksi yang akan mulai diimplementasikan pada Triwulan II 2026 bersama dinas koperasi di daerah.
Kementerian UMKM berfokus pada penguatan usaha mikro melalui layanan PLUT-UMKM dan dukungan pembiayaan berbasis kemitraan, sedangkan Kementerian Perindustrian akan mendorong lahirnya wirausaha baru serta pengembangan industri kecil menengah (IKM) pengolahan kelapa menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.
BNPP Dorong Program Menjangkau Wilayah Terdepan
BNPP menegaskan bahwa sebagian besar program lintas kementerian tersebut mulai direalisasikan pada Triwulan II 2026. Karena itu, koordinasi antarinstansi, pembaruan data secara berkala, serta penyesuaian prioritas program menjadi faktor penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
 |
| Dokumentasi foto BNPP-RI Brigjen TNI Topri Daeng Balaw |
Brigjen TNI Topri menekankan, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten, tetapi harus benar-benar menyentuh masyarakat hingga kecamatan dan wilayah delineasi perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten perbatasan, tetapi benar-benar menjangkau kecamatan bahkan sampai pada wilayah delineasi perbatasan," tegasnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pengawasan berbasis data, BNPP optimistis pembangunan kawasan perbatasan dapat berlangsung lebih inklusif, berkelanjutan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan agar wilayah perbatasan memiliki daya saing yang setara dengan kawasan perkotaan.
(Dion)
