Penggeledahan Pesantren Sukoharjo Sorot Perhatian, DPP API Kecam Tindakan Represif Oknum Aparat

​JAKARTA, VisioneerNews.Com – Penggeledahan di Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an, Sukoharjo, Jawa Tengah pada 27 Oktober 2026 berbuntut panjang. Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP API) melayangkan kecaman keras terhadap aksi penggeledahan oleh aparat bersenjata lengkap yang dinilai represif dan mengangkangi hak asasi manusia.  

​Berdasarkan laporan yang diterima DPP API, penggeledahan yang dilakukan pada dini hari tersebut diwarnai tindakan intimidatif. Oknum aparat diduga mendobrak masuk, menodongkan senjata api ke arah santriwati, hingga membatasi kesempatan mereka untuk mengenakan hijab.  

​"Tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat yang mencederai martabat kemanusiaan, hak anak, kebebasan beragama, serta prinsip negara hukum," tegas DPP API dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).  

​DPP API menegaskan bahwa kewenangan kepolisian tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada asas proporsionalitas serta perlindungan perempuan dan anak.  

​Enam Tuntutan Tegas DPP API

​Menanggapi insiden tersebut, DPP API menyampaikan enam poin tuntutan mendasar:  

​● Kecam Tindakan Represif: Mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap anak-anak yang tidak melakukan perlawanan.  

​● Kewenangan Terbatas: Menegaskan bahwa penegakan hukum wajib tunduk pada hukum acara pidana dan pemenuhan hak asasi manusia.  

​● Mendesak Transparansi Kapolri: Mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan senjata api, dan proses penyitaan barang secara independen.  

​● Keterlibatan Lembaga Perlindungan: Mendesak Komnas HAM dan KPAI turun tangan memeriksa serta memberikan pemulihan psikologis bagi para santriwati.  

​● Penjelasan Terbuka: Menuntut transparansi kepolisian terkait dasar hukum, surat perintah, hingga barang-barang yang disita dari lokasi.  

​● Evaluasi Total: Mendorong evaluasi menyeluruh atas penggunaan kekuatan dan senjata api dalam operasi yang melibatkan lembaga pendidikan keagamaan.  

​DPP API mengingatkan bahwa penegakan hukum seharusnya menghadirkan keadilan dan rasa aman, bukan justru menebar ketakutan, trauma, dan meruntuhkan kepercayaan publik.  

#HAM#KPAI#DPPAPI#KAPOLRI#