Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa Nyatakan Dukungan untuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wapres dan Program Strategis Prabowo
JAKARTA. VisioneerNews.Com — Kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa mengeluarkan pernyataan sikap resmi di Jakarta pada Kamis (19/11/2026). Dokumen yang ditandatangani oleh Koordinator Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa, Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., memuat sejumlah poin dukungan terkait arah pemerintahan dan pengelolaan sumber daya nasional.
Poin pertama dalam pernyataan sikap tersebut adalah dukungan terhadap Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kelompok ini menilai aspirasi tersebut disampaikan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program-program yang disebutkan dalam pernyataan sikap itu meliputi:
● Pemberantasan korupsi
● Makan Bergizi Gratis (MBG)
● Swasembada pangan dan swasembada energi
● Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda
● Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
● Cek Kesehatan Gratis
● Pembangunan tiga juta rumah
● Hilirisasi dan industrialisasi, serta Danantara
Pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
Dalam dokumen tersebut, Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa juga mendorong kebijakan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan dinikmati negara. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus berpihak pada kepentingan nasional, memperkuat ekonomi rakyat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menegakkan kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945—tidak hanya dinikmati segelintir kelompok.
Di akhir pernyataan sikapnya, kelompok ini mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, mendukung pembangunan nasional, dan mengawal program pemerintah agar berjalan transparan, tepat sasaran, serta bebas dari korupsi.
Mendorong minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan dinikmati negara serta pengelolaan SDA berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
#Dolfierompas#sufmidascoahmad#presidenprabowo#masyarakatindonesiatimurpedulimasyarakat#

