Fachrul Razi Raih Gelar Doktor UNAS – Menguak Lapisan Dalam Dinamika Politik Aceh Pasca-Perjanjian DamaiJAKARTA. VisioneerNews.Com – Setelah bertahun-tahun menyelami kompleksitas kehidupan politik di Aceh, Fachrul Razi akhirnya meraih puncak prestasi akademiknya. Pada hari Selasa (24/2/2026), ia secara resmi dianugerahkan gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) melalui Sidang Senat Terbuka yang berlangsung di Ruang Seminar Utama Menara UNAS Ragunan, mulai pukul 10.00 WIB.
Tak hanya sebagai pencapaian pribadi, momen ini juga menjadi bukti bahwa kajian mendalam tentang daerah dengan latar belakang konflik tetap memiliki nilai krusial bagi perkembangan bangsa, terutama bagi upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Mengambil Titik Awal dari Perjanjian yang Mengubah Sejarah
Disertasi yang menjadi tonggak kemajuannya berjudul “Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013-2024)” – sebuah pilihan tema yang tidak diambil secara sembarangan oleh Fachrul.
Menurutnya, perjanjian damai tahun 2005 bukan sekadar akhir dari konflik bersenjata yang telah berlangsung lama, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk membangun fondasi politik yang benar-benar inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh.
“Saat itu, kita semua berharap akan datangnya masa baru yang lebih damai. Tapi ternyata, membangun integrasi politik tidak sesederhana membangun rumah dari nol – ada banyak unsur yang perlu diselaraskan, mulai dari hubungan antara pemerintah Aceh dan pusat, hingga bagaimana elit politik, partai, dan masyarakat bisa bekerja sama,” ujar Fachrul saat menyampaikan hasil penelitiannya kepada hadirin.
 |
| Dokumentasi Foto Saat Penyerahan Ijazah Doktor Fachrul Razi yang di berikan oleh Prof Muzzakir |
Temuan yang Menggugah Refleksi untuk Pembangunan Aceh
Selama beberapa tahun meneliti langsung di lapangan, Fachrul menemukan bahwa lembaga Wali Nanggroe – yang seharusnya berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat Aceh dengan kebijakan pemerintah – menghadapi tantangan nyata dalam pelaksanaannya.
Baca Juga artikel berita: https://www.visioneernews.com/2026/02/kejanggalan-kasus-jekson-analisis-hukum.html
Hambatan datang dari dua sisi utama: regulasi yang masih perlu disempurnakan agar lebih adaptif dengan kondisi lapangan, serta kapasitas sumber daya manusia yang mengelola lembaga tersebut yang masih perlu ditingkatkan.
Tak hanya itu, penelitiannya juga mengungkap adanya dinamika konflik baru yang muncul pasca-MoU Helsinki. Ada gesekan vertikal terkait pembagian wewenang dan alokasi sumber daya antara pemerintah daerah Aceh dan pemerintah pusat, serta perselisihan horizontal antar-elit politik dan partai politik yang terkadang berakar pada perebutan kekuasaan atau perbedaan pandangan dalam menjalankan kebijakan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses ini. Karena tanpa partisipasi publik yang nyata, integrasi politik hanya akan menjadi omong kosong di atas kertas,” tambahnya.
Pengakuan dari Akademisi Ternama
Proses doktorasinya dipimpin oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Promotor Utama – seorang pakar konflik dan damai yang sudah lama mengkaji dinamika politik Indonesia. Menurut beliau, disertasi yang diajukan Fachrul memiliki nilai tambah yang besar bagi dunia akademik maupun kebijakan publik di negeri ini.
“Penelitiannya cukup mendalam, didasarkan pada data primer yang kita pastikan validitasnya. Lebih dari itu, ia mampu menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teoritis yang kokoh – hal yang tidak mudah dilakukan,” ujar Prof. Nazaruddin saat menyerahkan ijazah kepada Fachrul.
Dr. Diana Fawzia, M.A., sebagai Ko-Promotor, juga menambahkan bahwa kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang pemerintahan lokal di daerah dengan latar belakang konflik khususnya di Indonesia.
Dukungan dari Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk PPWI
Acara yang diisi dengan suasana meriah namun penuh rasa hormat ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Hadir sebagai tamu kehormatan adalah Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), yang didampingi langsung oleh jajaran pengurus DPN PPWI lainnya.
Di antaranya adalah:
• Winarsih Lalengke, S.Pd. – Wakil Bendahara 1 PPWI
• Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H. – Koordinator Divisi Hukum PPWI
• Franky Lorens Lombogia – Koordinator Divisi Diklat & Pengembangan SDM Pewarta Warga
• Sudiyono (Dion) – Ketua DPD PPWI DKI Jakarta.
Tak hanya itu, banyak juga tokoh akademisi dari berbagai universitas dan perwakilan pemerintah yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut.
“Kita melihat bahwa pencapaian akademik seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kami dengan senang hati mendukung dan menyaksikan langsung perjalanan Fachrul menuju gelar doktor ini,” ujar Wilson Lalengke dalam sambutannya singkat.
Harapan untuk Masa Depan Aceh yang Lebih Baik
Di akhir acara, Fachrul menyampaikan harapannya dengan suara yang penuh semangat kepada seluruh hadirin
“Semoga apa yang saya temukan selama penelitian ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Tujuan akhirnya adalah membangun Aceh yang lebih baik – damai, sejahtera, dan benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia yang besar ini.”
Momen pun ditutup dengan sesi foto bersama yang menangkap kebahagiaan dari pencapaian yang tidak mudah diraih – bukti bahwa kerja keras dan dedikasi untuk memahami negeri sendiri selalu akan mendapatkan tempatnya di hati masyarakat. (TIM/Red)
0 Komentar