Ad

Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara

 

Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara

CILEGON. VisioneerNews.Com  – Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan PT LCI menjadi perhatian Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat. Ketua Umum Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat, Ibu Nurlaelah, menyampaikan keprihatinan sekaligus mempertanyakan kebijakan perusahaan terkait nasib pekerja lokal yang selama ini turut berkontribusi dalam proses pembangunan hingga operasional pabrik.

Dalam pernyataan sikapnya, Ibu Nurlaelah menegaskan bahwa persoalan PHK tidak boleh dipandang semata-mata sebagai keputusan internal perusahaan. Menurutnya, terdapat aspek kemanusiaan, keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar.

Buka Lowongan Kerja, tetapi Karyawan Lama Justru Menghadapi PHK

Ibu Nurlaelah menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari pihak perusahaan mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

Pasalnya, di tengah informasi mengenai pembukaan kesempatan kerja, muncul pula persoalan mengenai nasib sejumlah karyawan yang disebut telah terlibat sejak tahap awal pembangunan hingga pabrik mulai beroperasi.

"Karyawan bukan barang bekas yang bisa dibuang kapan saja. Mereka adalah orang-orang yang turut mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran sejak proses pembangunan hingga perusahaan dapat beroperasi seperti sekarang," ungkap Ibu Nurlaelah.

Ia menilai, apabila benar terdapat pekerja yang kehilangan mata pencaharian tanpa penyelesaian sesuai ketentuan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.

Menurutnya, PHK bukan sekadar persoalan berakhirnya hubungan kerja, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya.

"Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, kehilangan pekerjaan tentu memberikan dampak besar bagi kehidupan keluarga. Karena itu, perusahaan harus mengedepankan dialog, keterbukaan, dan penyelesaian yang adil," tegasnya.

Komitmen terhadap Tenaga Kerja Lokal Dipertanyakan

Selain persoalan PHK, Ibu Nurlaelah juga mempertanyakan sejauh mana komitmen PT LCI dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan perusahaan.

Ia menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan dari manajemen perusahaan.

Di antaranya:

● Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal?

● Sejauh mana warga sekitar memperoleh kesempatan untuk menduduki posisi strategis sesuai kompetensi dan kualifikasinya?

● Bagaimana komposisi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah?

● Apa kebijakan perusahaan terhadap karyawan lokal yang telah berkontribusi sejak tahap pembangunan?

Menurut Ibu Nurlaelah, masyarakat lokal seharusnya mendapatkan kesempatan yang terbuka, adil, dan proporsional sesuai kemampuan serta persyaratan pekerjaan yang tersedia.

Ia berharap keberadaan perusahaan berskala besar di wilayah Cilegon tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Jangan sampai masyarakat lokal hanya mendapatkan kesempatan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan, tetapi setelah perusahaan berjalan, kesempatan kerja justru semakin terbatas. Hal seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Landasan Hukum dan Perlindungan Hak Pekerja

Ibu Nurlaelah menegaskan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 151 mengenai upaya pencegahan PHK, pemberitahuan alasan PHK, serta mekanisme penyelesaian apabila pekerja menolak PHK.

Pasal 153 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, yang mengatur larangan PHK atas alasan-alasan tertentu yang dilindungi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, yang mengatur kewajiban mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dan mekanisme pencatatan perselisihan apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan.

ketentuan daerah dan persyaratan perizinan berusaha, apabila memuat kewajiban atau komitmen perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, setiap persoalan PHK perlu ditelaah berdasarkan alasan, prosedur, hak-hak pekerja, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ibu Nurlaelah juga menekankan bahwa keberadaan perusahaan di tengah masyarakat harus dibarengi dengan hubungan industrial yang sehat dan tanggung jawab sosial yang baik.

Yayasan H. Suhah Siapkan Langkah Pendampingan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat menyatakan tidak akan tinggal diam.

Sejumlah langkah yang akan dilakukan di antaranya:

● Mengajak masyarakat lokal untuk menyampaikan aspirasi secara bersama-sama, tertib, santun, dan sesuai ketentuan hukum.

● Memberikan pendampingan moral, sosial, dan administratif kepada keluarga pekerja yang terdampak PHK.

● Membangun komunikasi dan sinergi dengan komunitas serta tokoh masyarakat guna mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka.

● Mendorong adanya dialog antara pihak perusahaan, pekerja, masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.

Ibu Nurlaelah juga menyampaikan bahwa pihaknya menunggu arahan dari Komando Garda Al-Khairiyah, Bung Ayat, untuk menyelaraskan langkah perjuangan masyarakat.

"Kami menunggu instruksi dari Komando Garda Al-Khairiyah, Bung Ayat. Kami siap bergerak bersama masyarakat dengan langkah yang tertib, santun, dan tetap berada dalam koridor hukum. Tujuan kami jelas, yakni memperjuangkan keadilan dan kesempatan yang layak bagi masyarakat Cilegon," ungkapnya.

Pesan Tegas Untuk Manajemen PT LCI

Menutup pernyataan sikapnya, Ibu Nurlaelah menyampaikan pesan kepada manajemen PT LCI agar tidak mengabaikan keberadaan dan kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan.

Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi, keuntungan, maupun megahnya fasilitas industri, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Perusahaan yang besar bukan hanya perusahaan yang mampu meraih keuntungan, tetapi juga perusahaan yang dapat tumbuh bersama masyarakat di lingkungannya. Jangan sampai pabrik berdiri megah, sementara masyarakat di sekitarnya justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," tegasnya.

Ia berharap manajemen PT LCI dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan PHK, komposisi tenaga kerja, serta komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta perhatian, keterbukaan, dan perlakuan yang adil. Hormati kontribusi para pekerja yang telah ikut membangun perusahaan. Selesaikan setiap persoalan sesuai aturan dan jangan abaikan hak-hak mereka," pungkas Ibu Nurlaelah.

Hingga berita ini diturunkan, Tim media belum berhasil memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT LCI terkait berbagai persoalan yang disampaikan Ketua Umum Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.


Sumber Pewarta: Wawan PPWI Serang

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara
  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara
  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara
  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara
  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara
  • Pabrik Berdiri di Tanah Cilegon, Nasib Pekerja Lokal Dipertanyakan: Yayasan H. Suhah Angkat Suara

Posting Komentar