BOGOR. Visioneernews.com – Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Mitra Boga Gizi (MBG) untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten digelar di Gedung JCC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Acara strategis ini dihadiri pejabat tinggi daerah, perwakilan Kementerian, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, para kepala dapur, ahli gizi, hingga alumni Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Beth 3.
Namun, di balik semarak kegiatan, muncul suara kritis dari para peserta yang menyoroti ketidakjelasan status kepegawaian mereka pasca berakhirnya masa kontrak kerja.
Mereka menuntut kepastian hukum dan jaminan karier, mengingat peran vital yang mereka emban dalam mendukung program gizi nasional.
“Kami sudah menjalankan tanggung jawab besar sebagai kepala dapur — mengatur pegawai, gaji, hingga operasional. Tapi status kami masih belum jelas. Setelah kontrak berakhir, apa kami akan diberhentikan begitu saja? Padahal kami sudah mengikuti tes dan pendidikan militer dari Kemenhan selama tiga bulan lebih,” ujar salah satu perwakilan SPPI Beth 3 dengan nada tegas.
Para kepala dapur menilai pelatihan yang mereka jalani memiliki standar kedisiplinan dan tanggung jawab setara aparatur pertahanan negara, sehingga sudah selayaknya memperoleh pengakuan dan penghargaan dari pemerintah.
Presiden Prabowo Batal Hadir, Fokus Diplomasi Perdamaian Gaza
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejatinya dijadwalkan hadir, namun berhalangan karena harus bertolak ke Mesir atas undangan diplomatik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, guna membahas gencatan senjata dan perdamaian di Gaza.
“Kita patut bangga, karena dunia kini mengakui peran besar Presiden Prabowo dalam upaya perdamaian global. Beliau bahkan telah mengembalikan Rp71 triliun ke kas negara, dan pada 2026 nanti akan mengalokasikan Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG,” ungkap Dadan.
Ia menegaskan, implementasi program MBG akan melibatkan langsung pemerintah daerah, mulai dari sertifikasi laik fungsi, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis lapangan, agar tata kelola gizi nasional berjalan transparan dan efektif.
Mahasiswa Peduli Hukum Desak Pemerintah Angkat Kepala Dapur Jadi Pegawai Tetap
Sorotan juga datang dari Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana, yang menilai pemerintah abai terhadap nasib para kepala dapur lulusan SPPI Beth 3.
“Mereka memikul tanggung jawab besar tapi tidak punya status jelas. Kalau terjadi kesalahan, justru kepala dapur yang dijadikan kambing hitam. Ini tidak adil. Negara wajib memperjuangkan mereka agar diangkat sebagai pegawai tetap,” tegas Wardana.
Wardana juga menyoroti perlunya transparansi anggaran dalam pelaksanaan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Momentum Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan SDM Gizi Nasional
Kegiatan konsolidasi ini menjadi ajang penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola gizi nasional yang transparan dan berkeadilan.
Sekaligus, menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memberi penghargaan setimpal kepada para tenaga profesional di bidang boga dan gizi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan bangsa.
(Red/Dion)
0 Komentar