Jakarta. Visioneernews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam di lapangan. Di sejumlah daerah, pelaksanaannya justru memicu keresahan para orang tua wali murid akibat dugaan pengurangan porsi dan minimnya transparansi dalam penyajian makanan bagi anak-anak sekolah.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan generasi muda ini terancam melenceng dari semangat awalnya. Berdasarkan temuan di lapangan, porsi makanan yang disajikan kepada siswa diduga tidak sesuai standar. Padahal, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp15.000 per anak untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Namun ironisnya, di banyak sekolah porsi makanan yang diterima siswa disebut-sebut hanya setara anggaran Rp10.000, bahkan kurang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: ke mana sisa anggaran mengalir?
Pantauan Visioneernews.com di sejumlah titik menunjukkan adanya indikasi kuat praktik “main porsi” yang dilakukan oknum tertentu dalam rantai pelaksanaan MBG. Dugaan ini bukan hanya soal ketidaktepatan teknis, melainkan mengarah pada praktik yang berpotensi merugikan hak anak dan mencederai kepercayaan publik terhadap program negara.
Lebih memprihatinkan, pengurangan porsi diduga bukan satu-dua kasus, melainkan terjadi berulang di beberapa daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa ada pihak-pihak yang masih belum puas dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga mengorbankan kualitas dan kuantitas makanan yang seharusnya dikonsumsi anak-anak sekolah.
Kritik tajam patut diarahkan kepada pihak sekolah, pengelola dapur MBG, serta instansi terkait yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan.
Baca Juga:
https://www.visioneernews.com/2025/12/ppwi-umumkan-hasil-lomba-menulis.html
Minimnya keterbukaan soal menu, porsi, dan penggunaan anggaran membuka celah besar bagi penyimpangan. Program nasional berskala besar ini tidak boleh dikelola secara tertutup dan serampangan.
Tak hanya soal porsi, aspek kesehatan dan kelayakan dapur MBG juga wajib menjadi perhatian serius. Lokasi dapur, kebersihan peralatan, hingga standar penyimpanan bahan makanan harus diawasi secara ketat. Jangan sampai program yang mengatasnamakan gizi justru menjadi sumber masalah kesehatan baru bagi siswa.
Situasi ini menuntut keterlibatan aktif aparat penegak hukum dan pengawasan publik. Tanpa kontrol yang tegas dan transparan, MBG berisiko menjadi ladang bancakan oknum-oknum yang berlindung di balik program pro-rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh praktik culas di tingkat pelaksana.
MBG seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa, bukan ajang mencari keuntungan sesaat. Jika pengawasan lemah dan penyimpangan dibiarkan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan anak-anak Indonesia.
Visioneernews.com menegaskan: MBG wajib diawasi ketat—setiap rupiah harus kembali ke piring anak, bukan ke kantong oknum.
#MBG#TNI-Polri#PresidenPrabowosubianto#
0 Komentar