"Penebang kecil ditindak, Pelaku besar tak tersentuh" Dadang : Bupati dan DPRD takut hadapi Oligarki yang merusak alam inhil

"Penebang kecil ditindak, Pelaku besar tak tersentuh" Dadang : Bupati dan DPRD takut hadapi Oligarki yang merusak alam inhil 

Visioneernews.com - Dadang putra asal Provinsi Riau kabupaten Inhil kecamatan gaung desa belantaraya ini kembali menyoroti sepak terjang Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Pemilik akun Facebook Panggung Sandiwara II itu kembali mengingatkan agar supaya pemerintah peka terhadap penderitaan yang dialami Rakyat khususnya masyarakat kabupaten Inhil terkait banjir yang semakin tinggi.

Saya berharap mahasiswa dan aktivis aktivis serta ormas ormas Inhil peka dan bersikap atas PT PT besar yang menggarap alam di kab inhil ini,, saya ingatkan ini karena selain sy mencintai keluarga dan rakyat Inhil saya juga mencintai alam inhil,, ini tak boleh dipandang sebelah mata,, dampaknya skrg sudah didepan mata dengan air yang semakin tinggi merendam rumah warga,, jika dibiarkan maka potensi banjir besar itu bukan tidak mungkin akan melanda 20 sampai 30 tahun mendatang,, kita harus berpikir panjang demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak yang akan menempati alam inhil ini.

Air tiap tahun semakin tinggi merendam rumah rumah warga itu jelas ada kaitannya dengan PT PT besar yang menggarap alam inhil,, masa hal seperti ini tak masuk dipikiran elite elite politik Inhil,, seperti PT PT besar yang beroperasi di wilayah desa belantaraya pungkat simpang dan sebagainya,, itukan jelas tampak didepan mata masa iya tak mengetahui hal seterang itu kan aneh

"Jangan hanya sibuk bicara soal anggaran,, pemerintah itu harus bisa bicara untuk hal yang lebih besar yaitu kepentingan dan keselamatan Rakyat bukan hanya bicara soal anggaran dan pembangunan "

ini ancaman nyata didepan mata sebab itu DPRD dan Bupati tak boleh membisu 

Baca Juga : 

https://www.visioneernews.com/2025/12/dapur-umum-hilmi-fpi-bergerak-bantu.html

Pemerintah harus segera lakukan investigasi dilapangan,, lakukan audit menyeluruh terhadap PT PT besar yang membabat hutan inhil,, jika ada temuan yang tak sesuai dengan perizinan segera hentikan operasi PT PT tersebut bila perlu cabut izinnya 

Bupati kan bisa perintahkan OPD OPDnya untuk turun seperti inspektorat, PTSP, BPN sekalian gandeng APH untuk lakukan audit,, sementara itu Wakil Rakyat khususnya DPRD kan punya wewenang untuk memanggil Direktur PT PT tersebut,, itu kenapa tidak dilakukan sampai skrg 

Jika proses itu tak dilalui maka saya menilai Bupati dan DPRD sekarang takut untuk menghadapi Oligarki 

Selama proses audit itu tidak dilakukan oleh pemerintah maka asumsi asumsi di kalangan masyarakat sulit untuk dibantah seperti pendapat pemerintah dan DPRD mendapat keuntungan dari oligarki dan atau Pemerintah dan DPRD takut untuk menghadapi Oligarki "

"Barang ini sebenarnya mudah jika pemerintah mau bekerja demi dan untuk kepentingan Rakyat,, lakukan saja dulu audit jika nanti izinnya dipusat Pemda bisa menyurati pusat,, sebab dampaknya jelas sudah didepan mata banjir semakin tinggi dan itu dampak buruk yang dialami masyarakat Inhil skrg,, pertanyaannya mau tidak pemerintah bekerja demi dan untuk kepentingan Rakyat dalam hal ini "...

Terakhir salah satu aktivis Bunda Tanah Melayu itu menyampaikan jika pemerintah memang takut untuk menghadapi Oligarki sampaikan dengan jelas dan tegas diruang publik serahkan pada Rakyat,, biar Rakyat yang ambil alih,, saya siap bersama masyarakat untuk turun menghadapi Oligarki.*